JAKARTA, AFU.ID — Media internasional Channel NewsAsia (CNA) menurunkan laporan mendalam terkait manuver politik publik pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo pascapurna tugas. Safari politik tiga hari ke Provinsi Lampung pada 26-28 Juni 2026, di mana Jokowi secara terbuka mengenakan pakaian PSI dan mendesak masyarakat untuk mendukung partai tersebut, dinilai para analis sebagai penanda awal konsolidasi menuju Pemilu 2029 demi mengamankan masa depan politik keluarganya.
Laporan CNA menyoroti, kunjungan ini merupakan strategi jangka panjang untuk mendongkrak profil PSI, partai yang belum berhasil tembus ke parlemen sejak didirikan pada 2014 dan kini dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai langkah awal ini sangat krusial.
"Jokowi memposisikan dirinya untuk bertarung di bawah panji PSI," kata Aditya, dikutip dari laporan CNA, Rabu (26/8/2026). Dia menambahkan, kunjungan itu bertujuan memastikan Gibran Rakabuming Raka dapat terus menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu berikutnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang diwawancara CNA turut menegaskan, keterlibatan aktif Jokowi menunjukkan keinginannya untuk tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh ketimbang mundur sebagai negarawan senior. "Nasib politik anak-anaknya masih sangat bergantung pada popularitas Jokowi," ujar Ray Rangkuti. Ray menyebut, popularitas Gibran maupun Kaesang akan rendah tanpa dukungan langsung sang ayah.
Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang safari poplitik Jokowi tersebut sebagai upaya menunjukkan, dia tetap relevan secara politik setelah berpisah jalan dengan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2024.
Dari media-media tanah air dilaporkan, di balik safari penggalangan dukungan—yang juga diwarnai klaim penobatan gelar adat "raja-rajaan" di Lampung hingga NTT yang mendulang penolakan pemangku tradisi lokal—muncul riak politik yang menguji kesolidan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dinamika kabinet sempat memanas pascamerebaknya isu keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Dalam sebuah video yang beredar, Budi Arie yang didampingi Jokowi mengulas soal kemungkinan pemerintahan Prabowo berakhir lebih cepat dari 2029. Video ini dikaitkan dengan fenomena aksi yang akan digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Kamis (27/8/2026) besok. "Saya ingin sampaikan, dan saya sudah diizinkan Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?," ujar Budi Arie dalam video tersebut.
Ucapan Budi Arie di video tersebut memicu spekulasi publik mengenai keberadaan kekuatan "Geng Solo"—faksi loyalitas eks pejabat dan jaringan kepercayaan Jokowi—yang disinyalir masih memegang kendali atas simpul strategis dan berpotensi mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan baru. Di laman media social X, para netizen pun banyak yang memutar ulang video pernyataan Connie Rahakundini Bakrie soal masa jabatan Prabowo.
Dalam rekaman video yang beredar, Connie menceritakan percakapannya saat diajak bergabung oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat itu, Rosan Roeslani. "Saya bilang apa dulu, saya mau tanya emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini yang menyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita, mantan, di Amerika. 'Jadi rencananya dua tahun. Tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran,'" kata Connie.
Menanggapi video viral tersebut, Rosan Roeslani memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan tersebut. Rosan menyatakan bahwa narasi mengenai masa jabatan dua tahun justru keluar dari pihak Connie sendiri saat mereka bertemu.
Jauh sebelum itu, media-media di Asia khususnya, memang telah memandang Jokowi sebagai sosok yang kontroversial. Kyoto Review misalnya pernah memuat ulasan atas buku karya Ben Bland berjudul: "Man of Contradictions: Joko Widodo and the Rise of Indonesia". Media tersebut menggarisbawahi ulasan Bland, soal bagaimana Jokowi mengelola kekuasaan layaknya imperial court (istana kerajaan).
Di sana dijelaskan, Jokowi memimpin dengan meninggalkan para menteri dan penasihat dalam ketidakpastian serta kerap mengambil keputusan besar secara mendadak. Seperti yang diungkapkan seorang peneliti Indonesia kepada Bland. "For Jokowi loyalty works upwards and maybe sideways, but never downwards". (Bagi Jokowi, loyalitas bekerja ke atas dan mungkin ke samping, tetapi tidak pernah ke bawah).
Rangkaian eskalasi aktivitas politik Jokowi 3 tahun sebelum Pilpres 2029 digelar, memperlihatkan enggan surutnya sang mantan presiden dari panggung utama. Upaya membangun kendaraan politik lewat PSI, menggalang massa di daerah, hingga spekulasi manuver jaringan "Geng Solo" di ranah birokrasi memperlihatkan, ruang gerak pemerintahan saat ini harus terus menyeimbangkan ambisi politik jangka panjang sang pendahulu dengan efektivitas agenda nasional Prabowo Subianto. (MAR)
