KPA Gelar Kembali Agrarian Reform Media Awards, Penghargaan bagi Jurnalis yang Berpihak pada Keadilan Agraria

JAKARTA, AFU.ID — Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali menyelenggarakan Agrarian Reform Media Awards (ARMA) 2026, penghargaan bagi insan pers yang telah menghasilkan karya-karya jurnalistik terbaik mengenai konflik agraria, perjuangan hak atas tanah, serta reforma agraria di Indonesia. ARMA telah diselenggarakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen KPA memperkuat jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik dan keadilan agraria di Indonesia.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan, ARMA 2026 menjadi ruang apresiasi sekaligus forum untuk mendorong lahirnya liputan-liputan yang berkualitas – dan serta pengakuan atas dedikasi para jurnalis yang terus berkomitmen mengangkat masalah-masalah agraria nasional. Dia menegaskan, jurnalisme memiliki posisi strategis dalam memastikan persoalan agraria tidak tenggelam di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan.

"Di tengah meningkatnya konflik agraria, menguatnya investasi skala besar, serta semakin luasnya keterlibatan aparat keamanan dalam urusan agraria, kerja-kerja jurnalistik yang independen dan berpihak pada kepentingan rakyat menjadi sangat penting," ujar Dewi, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (1/8/2026).

"Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu membongkar akar persoalan, menghadirkan suara rakyat, dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati di Indonesia," tambah Dewi Kartika.

Menurut KPA, tantangan yang dihadapi jurnalis dalam meliput isu agraria tidaklah mudah. Selain minimnya akses informasi, jurnalis juga kerap menghadapi tekanan, intimidasi, hingga ancaman keselamatan ketika mengungkap berbagai praktik perampasan tanah dan pelanggaran hak-hak atas tanah masyarakat.

Di sisi lain, persoalan agraria di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun KPA 2025, terjadi 341 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 914.574 hektar yang berdampak pada 123.612 keluarga. Angka tersebut meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah juga meningkat 32 persen.

KPA menilai situasi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran jurnalisme yang mampu mengungkap relasi kuasa di balik konflik agraria, mengawasi kebijakan negara, sekaligus menghadirkan perspektif masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Pada penyelenggaraan tahun 2026, ARMA didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mengusung tema "Perjuangan Reforma Agraria di Tengah Investasi Oligarki, Otoritarianisme Pembangunan, dan Militerisme", KPA mengajak jurnalis untuk menghadirkan karya-karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memperluas pemahaman publik mengenai masalah agraria struktural secara nasional.

Peserta dapat mengirimkan maksimal tiga karya jurnalistiknya untuk kategori jurnalistik teks, audio-visual, dan foto, baik dalam bentuk liputan investigasi, liputan mendalam, maupun feature. Sementara untuk kategori foto, para jurnalis dapat mengirimkan karyanya dalam bentuk foto berita dan esai. Karya yang kami nilai adalah produk jurnalistik yang telah terbit pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Agustus 2026.

Pengiriman karya dapat dilakukan dari 01-31 Agustus 2026 melalui surat elektronik armakpa2026@kpa.or.id. Penilaian karya akan dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Nany Afrida (Ketua Umum AJI), Andhy Panca Kurniawan (Founder Watchdoc Documentary Maker), Oscar Motuloh (Kurator Foto Independen), serta Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA).

Karya terbaik dari masing-masing kategori mendapat penghargaan Trofi ARMA 2026 dan uang apresiasi. Pengumuman pemenang dan penyerahaan penghargaan akan dilaksanakan pada Malam Anugerah ARMA pada 24 September 2026 di Jakarta.

Melalui penyelenggaraan ARMA 2026, KPA berharap semakin banyak karya jurnalistik berkualitas yang mampu memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya reforma agraria sejati, sekaligus mendorong kebijakan agraria yang lebih adil, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.

MAR