SURABAYA, AFU.ID — Ratusan sopir truk berunjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/4/2026). Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) ini memprotes pembatasan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Para demonstran itu membawa serta ratusan kendaraannya mulai truk ringan hingga tronton, hingga arus lalu lintas di depan kantor petamina lumpuh total. Dalam aksinya mereka menggelar aksi teatrikal dan orasi melalui sound horeg.
Pada Pukul 13:00 WIB, massa bergerak dari Bundaran Waru, Sidoarjo menuju Kantor Pertamina Jatim Jl. Jagir Wonokromo, Surabaya. Menurut para sopir truk, protes ini digelar agar Pertamina tidak menerapkan kebijakan yang mencekik ekonomi mereka.
"Tanpa sebab, barcode kami diblokir sehingga kami semua tidak bisa mengisi solar atau jatahnya berkurang,” tandas Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Supriyono, di tengah aksi.
Pembatasan pembelian BBM ini, menurut Supriyono, sudah berlaku sejak 2024, yaitu dengan pengurangan separuh kuota sebelumnya. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pemblokiran barcode masal.
Menurut Supriyono, truk adalah kendaraan niaga pengangkut logistik yang dibutuhkan masyarakat. "Kepentingan kami bukan jalan-jalan, ini angkutan logistik yang dibutuhkan untuk konsumsi dan perekonomian," katanya.
Jika dahulu satu unit truk memperoleh kuota 200 liter per hari atau sekitar Rp1,4 juta, belakangan jatah itu sering tinggal setengahnya. Menurut dia, kondisi tersebut menyulitkan sopir yang melayani distribusi logistik lintas daerah. “Kalau dibatasi seperti ini, kami jelas terganggu,” ucapnya.
Yang lebih menjengkelkan, belakangan ini barcode pembelian solar tiba-tiba terblokir. Peristiwa itu dialami banyak sopir dengan tanpa alasan. Bila sopir melapor, pemulihannya berlangsung berhari-hari hingga bulan.
Konsumsi solar untuk truk itu bervariasi. Untuk light truck, satu liter solar bisa menempuh jarak 6-12 km tergantung kondisi jalan. Untuk truk fuso konsumsinya berkisar 5 km/liter, sedangkan truk tronton masimal hanya 2-3 km/liter.
"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," terang Supriyanto.
Kebijakan BPH Migas
Kekisruhan ini akibat dari cleansing system yang diberlakukan Pertamina, di mana barcode-barcode tertentu yang dianggap melakukan penyalahgunaan diblokir. Belakangan banyak barcode yang difoto oleh orang lain untuk klaim pembelian.
Dengan demikian kuota BBM pemilik aslinya habis digunakan orang lain. Pertamina telah memblokir ratusan ribu nomor polisi yang terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan atau fraud (kecurangan).
Kebijakan ini menjadi konsekuensi dari peraturan BPH Migas membatasi pembelian BBM Subsidi. Aturan yang mulai berlaku 1 April 2026 mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Bagi kendaraan bermotor perseorangan atau umum roda empat paling banyak 50 liter solar per hari. Untuk kendaraan roda enam atau lebih paling banyak 200 liter solar per hari.
Namun di lapangan hal ini menimbulkan maslah baru. Di saat truk dibatasi, penjual solar eceran menjadi marak. Contohnya di sepanjang Jl. Sriwijaya Raya, Palembang, Sumatra Selatan, pedagang solar eceran menawarkan bio solar dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter.
Salah satu pedagang, Wawan, bisa menjual 70 an liter per hari. “Memang ini mahal tetapi sopir tidak perlu antre setengah hari,” katanya.
Tak pelak, ini memancing protes. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menuding pemerintah menerapkan kebijakan yang memicu inflasi dan ledakan harga komoditas. Wasekjen Aptrindo, Agus Pratiknyo menyatakan penolakan keras.
"Bagi dunia truck-ing ini bisa celaka. Akibatnya ke ekonomi nasional," ujarnya. Agus mengungkapkan, konsumsi solar pada truk besar umumnya adalah 2 km/liter.
Sementara untuk kelas di bawahnya paling hemat 6 km/liter. Kalau dibatasi 100 liter berarti truk besar hanya bisa menempuh jarak 50 km per hari. "Kurang," katanya. Di Aptrindo terdapat 3.000 pengusaha angkutan truk yang menjadi korban langsung. (MJR)
