Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), mengubah sikapnya setelah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun sebelumnya ia pernah mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti, yang tercermin dalam video lamanya. Dalam pernyataannya, Syahganda menegaskan pentingnya keselarasan dengan kebijakan presiden dan menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan, meski ia tidak merinci kapan video yang berisi kritik terhadap Gibran itu direkam.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan memberikan keterangan pada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat (2/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden
JAKARTA, AFU.ID — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan kini menyatakan harus sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto setelah masuk pemerintahan. Pernyataan itu muncul setelah video lamanya yang berisi desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti kembali beredar di media sosial. Syahganda mengatakan video tersebut direkam ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan.
Ia menegaskan sikapnya setelah bergabung dengan pemerintah berbeda karena harus mengikuti kebijakan presiden. “Tapi di dalam sistem pemerintahan, otomatis saya harus sejalan dengan Bapak Presiden,” kata Syahganda setelah serah terima jabatan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam video lama bersama pakar hukum tata negara Refly Harun, Syahganda memang pernah menyatakan Gibran seharusnya diganti dari posisi wakil presiden.
“Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga Wapres itu diganti. Gibran ini sudahlah. Enough is enough,” ujar Syahganda dalam video tersebut. Dalam wawancara itu, Syahganda juga mempersoalkan peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo. Ia menilai wakil presiden seharusnya dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pemerintahan ketika presiden berada di luar daerah atau luar negeri.
Syahganda membandingkan peran tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk dalam penanganan tsunami Aceh pada 2004. Ia juga mempertanyakan kewibawaan Gibran sebagai wakil presiden. “Gunting pita pun nggak mungkin, karena apa? Karena itu untuk gunting pita dalam suatu proyek-proyek besar itu, seorang Wapres itu juga harus wibawa. Ini Wapres-nya nggak ada wibawa,” ujarnya dalam video lama tersebut.
Setelah menjadi bagian dari pemerintahan, Syahganda menyatakan pemerintah harus berjalan dalam satu garis kebijakan. Saat ditanya apakah sikap sejalan dengan Presiden Prabowo juga berlaku terhadap Gibran, Syahganda menegaskan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan. “Maksudnya saya ini pemerintah. Sebagai pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden satu pikiran ya kan, dan kita menjalankan. Intinya di situ,” katanya.
Syahganda tidak menyebut secara pasti kapan video lama tersebut direkam. Namun, ia memastikan rekaman itu dibuat sebelum dirinya masuk pemerintahan. “Saya enggak tahu, tapi saya itu udah lama setahu saya. Mungkin udah dua minggu, sebulan sebelum saya masuk ke pemerintahan,” ujarnya. Video tersebut kembali beredar setelah Syahganda dilantik sebagai Kepala Bakom oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026. (FAD)