DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Ini Poin-poin Aturannya

JAKARTA, AFU.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang, Selasa (6/10/2026). Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Undang-undang ini mengatur pengelolaan data pemerintah dari tingkat pusat, daerah, hingga desa agar menggunakan standar yang sama.

UU Satu Data Indonesia memuat 20 bab dan 141 pasal yang sebelumnya dibahas Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah. Salah satu bagian pentingnya adalah Data Dasar Nasional (DDN) yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, kebijakan fiskal, hingga penyaluran bantuan sosial. “UU ini bukan untuk memusatkan seluruh basis data ke satu lembaga, tetapi menyamakan standar tata kelola data tersebut. Standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu,” kata Ketua Panja RUU SDI Sturman Panjaitan.

Aturan tersebut juga membagi kewenangan pengelolaan data antara pemerintah pusat, daerah, serta desa atau kelurahan. Produsen dan pengelola data nantinya harus mengikuti ketentuan mengenai standar data, metadata, kode referensi, data induk, dan Sistem Katalog Data Nasional. UU ini turut mengatur penggunaan teknologi digital, termasuk blockchain dan kecerdasan artifisial (AI), dalam pengelolaan data.

Aspek keamanan turut diatur melalui standar keamanan data, penggunaan kriptografi, sertifikat digital, serta audit keamanan dan kedaulatan data. Insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lambat 1 x 24 jam, sedangkan akses terhadap Data Terbatas dapat dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Transfer Data Tertutup ke luar wilayah hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan DPR RI. (RAI)