Botok Siram Jubir PN Pati Usai Tuding Hakim Terima Rp1 Miliar, KY: Integritas Pengadilan Diserang

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Yudisial (KY) menilai aksi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang menyiramkan air mineral kepada Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Pati, Retno Lastiani, telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan. Insiden itu terjadi saat Botok mendampingi seorang warga dalam audiensi di PN Pati, Jumat (9/10/2026).

Situasi memanas menjelang akhir audiensi setelah Botok menuding ada hakim yang menerima uang Rp1 miliar. Botok kemudian menyiramkan air mineral kepada Retno. Juru Bicara KY Anita Kadir menyebut tindakan tersebut sebagai perilaku yang tidak pantas dilakukan di lingkungan pengadilan. KY menilai insiden itu bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi juga menyangkut kehormatan lembaga peradilan.

"Ini tergolong tindakan tidak pantas yang dilakukan di pengadilan (misbehaving in court). Selain juga telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (scandalising the court)," ujar Anita dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026). KY menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang dinilai sebagai intimidasi tersebut.

Lembaga itu juga menyatakan akan menjalankan tugas advokasi untuk memberikan perlindungan kepada hakim terkait insiden tersebut. Di sisi lain, KY mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. "KY mengajak publik turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim," kata Anita.

KY telah meminta PN Pati berkoordinasi terkait dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Koordinasi itu juga mencakup pengamanan dalam penanganan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti. Perkara tersebut masih menjalani persidangan hingga 16 Oktober 2026. KY mendorong PN Pati menerapkan aturan pengamanan pengadilan dan persidangan untuk mencegah insiden serupa. "KY mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan," ujar Anita. (FAD)