Berkaca dari Pansus Century, Andi Arief Sebut Hak Angket DPR Bakal Jadi Pembuktian Gibran Buktikan Ijazah SMA

JAKARTA, AFU.ID — Politisi Senior Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mendapat ruang untuk mengklarifikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menilai pansus yang mendorong hak angket di DPR bisa jadi momen Gibran memberikan klarifikasi sekaligus konfrontasi wakil rakyat terhadap Wapres. "Menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Andi berkaca saat pembentukan Pansus Century di era pemerintahan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi mengatakan pansus itu digunakan untuk melakukan klarifikasi dan saling mengkonfrontir atas permasalahan yang dibahas agar terang.

Ia memuji sikap SBY kala itu yang tidak mempersoalkan pembentukan Pansus Century meski membuat partai Demokrat terpojok kala itu. "Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ucapnya.

Andi sangat mendukung apabila DPR menginisiasi pembentukan pansus untuk membahas pemakzulan Gibran. Terlebih, ajang itu juga bisa menjadi wadah bagi putra sulung Joko Widodo untuk membantah putusan MK. "Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambahnya.

Andi juga menyatakan bahwa putusan dari MK tidak perlu dipersoalkan karena bersifat final. Namun pihak yang paling dirugikan adalah Gibran itu sendiri apabila tak menggunakan momentum hak angket di DPR. "Jadi, dalam hal ini yang pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu, menurut saya, kalau kita, kalau ada yang pihak yang dirugikan itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi," tuturnya. (FAP)