JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto kembali membuka ruang dialog kritis dengan para jurnalis senior dan pakar dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang ketiga kalinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang tayang di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rabu (16/9/2026). Sesi kali ini menjadi sorotan lantaran kehadiran Akbar Faizal, politisi sekaligus wartawan senior yang dikenal tajam dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam sesi tersebut, Akbar membawa tujuh isu utama, namun karena keterbatasan waktu, fokus mengerucut pada dua persoalan krusial, yakni hubungan pemerintah pusat dan daerah serta ancaman oligarki dan dinasti politik di tingkat lokal.
Akbar Faizal membuka pertanyaannya dengan menyoroti fenomena langka, yaitu 18 gubernur mendatangi pemerintah pusat untuk memprotes pemotongan transfer ke daerah sebesar 29,3 persen, dari Rp900 triliun menjadi hanya Rp600 triliun. Protes serupa juga dilakukan Asosiasi Bupati atau Apkasi. "Uang yang beredar di pemerintah pusat itu 80 persen, tapi kita diminta untuk melakukan banyak hal di daerah. Ketika dipotong, bagaimana kami harus bersikap?" ujar Akbar mengutip keluhan para kepala daerah.
Menanggapi hal itu, Prabowo dengan tegas membantah adanya ketidakadilan. Ia meminta publik menghitung sendiri besaran dana yang dialirkan pusat ke daerah. "Coba dihitung berapa dana pemerintah pusat untuk daerah. Satu desa kita kirim Rp7 miliar satu tahun. Hitung di Maluku Utara berapa desa? Di NTT berapa desa? Anda kalikan 7 miliar. Itu kadang-kadang lebih dari PAD dia, lebih dari APBD dia," tegas Prabowo. Presiden juga mengungkap fakta bahwa banyak pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran dengan baik, dana ditaruh di bank, atau terjadi konflik antara bupati dan DPRD sehingga uang transfer tidak terserap. "Jadi ini harus objektif. Kita tidak boleh digoyahkan atau digertak-gertak oleh individu-individu yang akhirnya mau main kedaerahan," ujarnya.
Akbar kemudian mengangkat isu yang lebih sensitif, yaitu munculnya wacana federalisme bahkan pemisahan diri dari Maluku Utara dan Aceh. Daerah-daerah kaya sumber daya alam merasa tidak mendapat porsi yang adil dari pemerintah pusat. "Ini mengancam kesatuan kita, kedaulatan kita sebagai sebuah negara kesatuan," kata Akbar. Prabowo merespons dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar, termasuk untuk penanganan bencana di Sumatera yang mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun, belum termasuk pengerahan pasukan dan helikopter senilai Rp100 triliun. "Rakyat kita pintar. Rakyat di desa itu tahu siapa yang lakukan. Jembatan yang hanya Rp400 juta tidak pernah dibuat, padahal dana desa Rp7 miliar selama 10 tahun terakhir. Ke mana uang itu?" sindirnya.
Isu paling mengkhawatirkan datang dari data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencatat lima penyakit partai politik, yakni rusaknya sistem kaderisasi, terperangkap pragmatisme akut, dikuasai oligarki dan dinasti di daerah, pengabaian fungsi pendidikan politik, serta menjadi episentrum pendanaan gelap. Akbar mengungkap bahwa lembaganya pernah melakukan riset tentang dominasi dinasti politik di daerah. "Menghawatirkan, Pak," ujarnya. Prabowo tidak menampik. Ia justru membuka kartu tentang mahalnya ongkos politik yang menjadi akar korupsi kepala daerah. "Anda tahu kan, untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh Rp50 miliar. Gubernur bisa Rp200-260 miliar. Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak korupsi, ngemplang APBD?" ungkap Prabowo. Data ICW memperkuat hal ini, yakni APBD bocor hingga 70 persen, dan 18 bupati/walikota serta gubernur terjerat kasus korupsi.
Menghadapi persoalan struktural ini, Prabowo menawarkan sejumlah terobosan. Pertama, kursus prajabatan untuk kepala daerah terpilih. "Saya pikirkan nanti mungkin kita ada sistem: mereka yang terpilih jadi bupati harus masuk kursus orientasi, kursus prajabatan. Kursus gubernur entah 3 bulan sebelum dilantik," ujarnya. Prabowo mengaku belajar dari sejarah Ottoman Empire yang memiliki akademi khusus gubernur sehingga pemerintahannya bertahan 200-400 tahun. Kedua, TV dan radio wajib memberi waktu kampanye gratis. "Frekuensi itu bukan milik saudara, frekuensi itu milik rakyat. Kalau musim kampanye, tiap televisi harus memberi waktu siaran iklan TV dan pidato partai-partai tanpa biaya. That's public service," tegasnya. Prabowo juga mengusulkan baliho-baliho kampanye disiapkan pemerintah di tiap kota/kabupaten, serta hak yang sama bagi semua peserta pemilu, meniru sistem di Inggris dan Prancis. Ketiga, bantuan APBN untuk partai politik. "Mungkin perlu partai yang lolos threshold dapat bantuan dari APBN," ujarnya. Tujuannya adalah memutus ketergantungan partai pada dana siluman yang berujung pada korupsi.
Di tengah gejolak ekonomi global, Prabowo juga memaparkan capaian efisiensi anggaran. LKPP melaporkan penghematan Rp400 triliun dari pembelanjaan, ditambah Rp100 triliun dari efisiensi BUMN melalui penutupan 328 BUMN dengan target 750 BUMN. Selain itu, Rp371 triliun diperoleh dari penertiban tambang dan kebun sawit ilegal, serta penyitaan 5,8 juta hektar kebun sawit ilegal. DSI atau Digital Supply Chain diharapkan menghasilkan 5 miliar dolar. "Uang itu banyak di Indonesia hanya belum dirapikan. Yang nikmati hanya segelintir orang yang berani juga dia berani maling," tandasnya.
Menanggapi dorongan hukuman mati bagi koruptor, Prabowo berhati-hati. "Masalahnya kalau dilaksanakan enggak bisa. Padahal kadang-kadang buktinya enggak cukup. Bahkan banyak yang di hukum mati itu enggak bersalah," ujarnya. Namun ia menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. "Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan. Ada berapa jenderal? Saya yang naikin pangkat, orang-orang yang saya tahu jagoan di lapangan, tapi mungkin di ujungnya dia khilaf atau tergoda," kata Prabowo. "Tidak akan pakai perasaan, emosional untuk menangkap siapapun itu orangnya. Kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegasnya.
Wawancara ditutup dengan optimisme Prabowo bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi ke-4 dunia pada 2050. Ia mengutip analis strategi Australia, Hugh White, yang menyebut Indonesia akan menjadi great power. "Saya sangat optimis. Saya sudah ketemu pemain-pemain besar di dunia. Mereka datang ke Indonesia. Mereka tahu fundamental ekonomi kita kuat dan aman," ujarnya. "34 tahun. Saya 2 tahun harus memperbaiki 34 tahun ini. Tapi saya tidak takut. Kita hadapi kesulitan harus kita atasi," pungkas Prabowo. (EER)
Saksikan episode lengkap dialog Akbar Faizal dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, hanya di Youtube Akbar Faizal Uncensored agar mendapatkan informasi yang utuh.
