Trump Kesal Tak Dapat Nobel Prize, Klaim Damaikan Delapan Perang saat Menjabat

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekesalannya setelah tidak menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2026. Trump menilai dirinya lebih pantas memperoleh penghargaan tersebut karena mengklaim telah menghentikan delapan perang selama menjabat sebagai presiden. Dalam kampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November, Trump menyindir keputusan Komite Nobel yang memberikan penghargaan tahun ini kepada hakim asal Afrika Selatan, Navi Pillay.

“Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius,” kata Trump, seperti dikutip Anadolu, Jumat (10/10). Meski demikian, Trump sempat menyampaikan ucapan selamat kepada Pillay. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pencapaiannya dalam menghentikan konflik seharusnya cukup untuk membuatnya menerima penghargaan bergengsi tersebut.

“Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya,” ujarnya. Trump juga menyoroti peran Amerika Serikat dalam upaya perdamaian internasional. Ia mengeklaim negaranya, yang diwakilinya sebagai presiden, seharusnya mendapatkan Nobel Perdamaian.

“Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya. Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia,” kata Trump. Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap Norwegia, negara tempat penyelenggaraan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian, serta pihak-pihak yang dianggapnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Menurut Trump, penghargaan itu telah kehilangan kehormatannya akibat tindakan kelompok yang disebutnya radikal dan anti-demokrasi. “Kami tak akan melupakan Norwegia,” ujarnya.

Kekecewaan Trump berlanjut melalui platform Truth Social. Ia kembali mengkritik Pillay dan mempertanyakan popularitas hakim tersebut di mata publik. Trump juga menuduh Pillay membenci Israel. Tuduhan itu disampaikan di tengah kontroversi terkait temuan komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Pemerintah Israel membantah keras kesimpulan tersebut.

Pillay memimpin komisi penyelidikan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki pada periode 2021–2025. Sebelum itu, ia pernah menjabat sebagai presiden Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, hakim ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Komite Nobel menilai Pillay memiliki peran penting dalam upaya membawa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ke hadapan hukum. Ia juga dinilai berjasa memperluas jangkauan hukum internasional.

Trump sebelumnya telah berulang kali menyatakan dirinya layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Klaim mengenai keberhasilannya menghentikan delapan perang kembali menjadi salah satu alasan yang ia kemukakan untuk mendukung tuntutan tersebut. Namun, keputusan Nobel Perdamaian 2026 jatuh kepada Pillay, bukan Trump. Kekecewaan itu kemudian berkembang menjadi kritik terbuka terhadap Komite Nobel dan Norwegia.

Pernyataan Trump tersebut menambah sorotan terhadap responsnya atas keputusan penghargaan internasional itu, terutama ketika ia terus mengaitkan pencapaiannya dalam diplomasi dan penyelesaian konflik dengan kelayakannya menerima Nobel Perdamaian. (EER)