JAKARTA, AFU.ID – Situasi keamanan di Negara Bagian Jalisco, Meksiko, kian mencekam pasca tewasnya bos kartel Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”. Di tengah baku tembak antara militer dan kelompok bersenjata, sebanyak 45 warga negara Indonesia (WNI) tercatat berada di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah konkret demi menjamin keselamatan WNI.
“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Oleh Soleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).
Kematian El Mencho pada Minggu (22/2/2026) dalam operasi militer memicu aksi balasan brutal dari jaringan kartel di berbagai titik di Jalisco. Bentrokan bersenjata dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, memicu ketegangan dan meningkatkan risiko bagi warga sipil, termasuk WNI.
Sebagai legislator yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Oleh meminta Kemlu melalui KBRI Meksiko meningkatkan pemantauan secara real-time serta memperbarui data keberadaan WNI. Ia juga menekankan pentingnya jalur komunikasi darurat yang aktif dan mudah diakses.
“KBRI harus proaktif menjangkau setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke lokasi yang lebih aman,” ujarnya.
Ia mengimbau seluruh WNI di Jalisco untuk tetap tenang namun waspada, membatasi aktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan otoritas setempat. Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Kemlu guna memastikan perlindungan maksimal bagi warga Indonesia di tengah konflik tersebut.
“Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi konflik seperti ini, kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci,” pungkasnya.
Di tengah panasnya konflik kartel dan operasi militer, satu hal menjadi sorotan: keselamatan 45 WNI di Jalisco kini bergantung pada respons cepat dan langkah strategis pemerintah. (*)
