Tak Punya Hubungan Diplomatik, RI Gandeng Yordania dan Turkiye Bebaskan 9 WNI dari Penculikan Israel

JAKARTA, AFU.ID - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berupaya menyelamatkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Ketiadaan hubungan diplomatik antara Jakarta dan Tel Aviv memaksa pemerintah menempuh strategi diplomasi proksi dengan mengandalkan negara ketiga serta pengacara internasional guna menembus blokade informasi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, megungkapkan pemerintah saat ini menghadapi kendala teknis yang signifikan. Tidak adanya akses komunikasi langsung dengan otoritas penahan membuat pemantauan kondisi kesembilan relawan tersebut tidak bisa dilakukan melalui mekanisme konsuler standar.

Untuk menyiasati kebuntuan ini, pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan negara perantara, khususnya Yordania dan Turkiye, yang memiliki akses geopolitik lebih baik di kawasan tersebut.

“Keterbatasan komunikasi ini, makanya kita harus lewat pihak ketiga. Tapi kita terus melakukan koordinasi dan pemantauan setiap saat,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa jalur hukum internasional juga tengah diupayakan. Pemerintah Indonesia telah menggandeng kuasa hukum yang memiliki rekam jejak dalam menangani kasus-kasus penahanan sipil oleh otoritas Israel sebelumnya. Langkah ini dinilai sebagai opsi paling rasional untuk memastikan hak-hak dasar para WNI tetap terpenuhi meski berada di bawah kendali militer Israel.

“Kita tidak punya apa namanya jalur komunikasi yang terbuka. Kita sudah engage pengacara yang juga pada kasus-kasus sebelumnya, lewat jalur rekan-rekan kita yang di Yordania dan Turki kita pakai,” jelas Sugiono.

Kasus penangkapan di perairan internasional ini menambah beban kerja diplomasi pelindungan WNI, mengingat warga sipil yang secara mandiri masuk ke zona konflik berisiko tinggi sangat rentan terhadap tindakan militer. Meski demikian, pemerintah menargetkan proses lobi tidak langsung ini segera membuahkan pembebasan.

“Kita harapkan hal ini tidak berlangsung lama. Dan kita akan terus melakukan pengawasan serta tekanan terhadap situasi ini,” pungkas Sugiono. (NAD)