Pembajakan MT Honour 25, DPR Desak Pemerintah Selamatkan WNI

JAKARTA, AFU.ID — Kasus pembajakan kapal tanker MT Honour 25 oleh perompak di perairan Somalia menjadi ujian serius bagi diplomasi Indonesia. Empat warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan menjadi sandera sejak 22 April 2026, memicu desakan dari DPR RI agar pemerintah segera bertindak cepat.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam penanganan krisis ini.

“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk perlindungan pekerja migran dan TNI, untuk menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur,” ujar politisi yang akrab disapa Deng Ical, Rabu (29/4/2026).

Insiden pembajakan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Kapal MT Honour 25 yang mengangkut sekitar 18.500 barel minyak dilaporkan dibajak oleh enam orang bersenjata setelah mengubah rute pelayaran di lepas pantai Somalia.

Syamsu Rizal mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil langkah, namun tetap progresif dan terukur dalam menyusun strategi pembebasan.

“Pendekatan harus hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan para sandera, termasuk melalui jalur diplomasi strategis,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara, mengingat kru kapal berasal dari berbagai kewarganegaraan seperti Pakistan, India, Sri Lanka, dan Myanmar.

Menurutnya, koordinasi multilateral menjadi kunci untuk memastikan proses pembebasan berjalan efektif dan aman.

“Pemerintah Indonesia perlu menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara terkait,” ujarnya.

Publik turut menyoroti keberhasilan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus pada 2011 sebagai tolok ukur respons pemerintah saat ini.

DPR berharap koordinasi antarlembaga dapat berjalan cepat dan solid di tengah tekanan geopolitik global yang semakin kompleks.

Syamsu Rizal menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.

Namun demikian, DPR memastikan akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan.

“Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan dan mendorong langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Somalia terkait keberadaan kapal tanker yang dilaporkan telah dibawa masuk ke wilayah perairan mereka.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi kemampuan diplomasi dan koordinasi Indonesia dalam melindungi warganya di tengah dinamika keamanan global yang kian kompleks. (*)