Jakarta, AFU.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pembentukan "front keamanan bersatu" negara-negara Muslim dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke Pakistan pada Selasa (23/6/2026). Salah satu pertimbangannya adalah mengisi kekosongan militer AS di kawasan pasca-konflik.
Wacana yang disebut sebagian pengamat sebagai "Islamic NATO" atau "Muslim NATO" ini muncul di tengah perubahan peta geopolitik Timur Tengah pasca-konflik bersenjata Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung sejak 28 Februari hingga pertengahan Juni 2026.
Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Pezeshkian menyatakan bahwa Iran mengulurkan "tangan persahabatan" untuk membangun struktur keamanan regional baru. Negara-negara yang diajak bergabung di antaranya Pakistan, Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.
"Berdasarkan fakta ini, kami mengulurkan tangan persahabatan untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan struktur keamanan baru bagi negara-negara di kawasan," ujar Pezeshkian.
Ia menekankan bahwa perdamaian abadi dan kemakmuran di Asia Barat serta Teluk Persia hanya dapat terwujud melalui keterlibatan yang dipimpin oleh negara-negara regional, bukan intervensi eksternal. "Saya percaya umat Muslim harus membentuk front bersatu," tegas Presiden Iran, sebagaimana dikutip Tasnim.
Kedatangan Presiden Pezeshkian di Islamabad atas undangan Perdana Menteri Shehbaz Sharif berlangsung hanya beberapa hari setelah penandatanganan Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) pada 17 Juni 2026. MoU yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS ini mencakup pengakhiran perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan langkah awal penyelesaian sengketa melalui negosiasi.
Pakistan telah memainkan peran sentral sebagai mediator dalam perundingan Iran-AS. Sebelumnya, sejak Maret 2026, terbentuk mekanisme konsultasi kuartet yang melibatkan Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki sebagai respons terhadap kekosongan keamanan pasca-perang.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyambut kunjungan Pezeshkian sebagai momen bersejarah dan menegaskan dukungan Pakistan terhadap stabilitas regional. Dalam pernyataan bersama, Sharif mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Teheran guna menyampaikan solidaritas. Pakistan juga menegaskan dukungannya terhadap hak Iran atas energi nuklir damai. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari turut menegaskan "dukungan prinsipil Pakistan untuk perdamaian Iran".
Sementara itu, kuartet Mesir-Pakistan-Saudi-Turki dalam pertemuan di Kairo menyambut baik MoU AS-Iran dan menyebutnya sebagai langkah konstruktif menuju de-eskalasi. Presiden Mesir Abdel-Fattah Al-Sisi menggambarkan keempat negara sebagai "pilar utama keamanan dan stabilitas regional" dan menyatakan mekanisme konsultatif ini dapat berkembang menjadi kerangka kelembagaan yang lebih efektif.
Mengisi Kekosongan Militer AS
Wacana ini memicu beragam tanggapan dari pengamat geopolitik. Reza Khanzadeh dari George Mason University menilai kunjungan ini membantu Pezeshkian mengubah kesepakatan rapuh dengan AS menjadi modal politik regional.
Analis Al Jazeera melihat proposal ini menggambarkan tren baru di kawasan, di mana negara-negara sedang mencari formulasi baru terkait struktur keamanan. Pengamat dari IISS (International Institute for Strategic Studies) menilai kuartet Mesir-Pakistan-Saudi-Turki muncul sebagai respons terhadap kekosongan keamanan pasca-perang, namun aliansi militer penuh ala NATO sulit terwujud karena rivalitas historis dan perbedaan kepentingan.
Pengamat yang dikutip The Jerusalem Post menyebut "poros Sunni" (Pakistan-Saudi-Turki-Qatar) lebih mungkin berkembang terpisah, sementara inklusi Iran berisiko tinggi karena sejarah konflik.
Realisasi "Islamic NATO" kemungkinannya masih kecil dalam konteks geopolitik saat ini. Namun, momentum pasca-perang, pengalaman kuartet, serta keinginan mengurangi ketergantungan pada AS menjadi faktor pendorong penting.
Meski demikian, rivalitas Sunni-Syiah, ketergantungan Arab Saudi dan UEA pada Barat, serta perbedaan kepentingan nasional menjadi hambatan utama. Mekanisme konsultatif dan kerjasama praktis di bidang keamanan maritim, energi, serta anti-kekerasan dinilai lebih realistis untuk direalisasikan terlebih dahulu.
Jika berkembang, konsekuensi positifnya mencakup stabilitas di Selat Hormuz, kerjasama anti-kekerasan, dan peningkatan perdagangan intra-regional. Risikonya meliputi fragmentasi lebih dalam (blok pro-AS vs blok baru), potensi eskalasi dengan Israel dan AS, serta tantangan ekonomi bagi negara peserta.
Secara global, wacana ini berpotensi mempercepat multipolaritas di Timur Tengah, memengaruhi harga energi, dan mengubah aliansi tradisional yang terbukti membuat keamanan di kawasan tidak pernah stabil. Malah, sering terjadi gejolak politik yang banyak dipicu oleh kepentingan negara lain di luar kawasan.. (EER)
