JAKARTA, AFU.ID — Departemen Keuangan Amerika Serikat menyiapkan paket sanksi baru terhadap Iran yang disebut sebagai paling berat sepanjang sejarah. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya diarahkan kepada Teheran, tetapi berpotensi menyasar negara, perusahaan hingga lembaga keuangan yang tetap melakukan bisnis dengan Iran. Rincian langkah tersebut dijadwalkan diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin mendatang.
“Kami memiliki blokade, dan kami akan menerapkan sanksi terberat dalam sejarah,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC, Kamis (20/8/2026). Ia menyebut blokade dan sanksi akan menjadi dua instrumen utama Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Pemerintah AS berharap strategi tersebut dapat membatasi kemampuan Teheran memperoleh dana dan mempertahankan aktivitas militernya.
Bessent mengatakan Amerika Serikat juga akan meminta negara-negara sekutunya menentukan sikap terhadap kebijakan tersebut. Washington akan meningkatkan penegakan terhadap pihak yang masih memindahkan uang, membeli minyak Iran maupun membantu perdagangan melalui jaringan pelayaran. Ancaman itu membuka kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap entitas di luar Iran.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya turut memperingatkan akan ada konsekuensi ekonomi besar bagi negara yang tetap memberikan dukungan kepada Iran. Peringatan tersebut mencakup lembaga keuangan, perusahaan, bandara maupun entitas pemerintah yang dianggap memberikan jalur ekonomi bagi Teheran. Pemerintah AS kini berupaya memperluas tekanan setelah serangkaian sanksi terhadap jaringan perdagangan dan keuangan Iran diberlakukan sepanjang 2026.
China menjadi salah satu negara yang paling mendapat perhatian setelah ancaman tersebut disampaikan. Negeri itu merupakan pembeli terbesar minyak Iran dan menyerap lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui laut berdasarkan data perdagangan 2025 yang dikutip Reuters. Bessent meminta Beijing bekerja sama dengan Washington, sementara China mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur diplomasi.
Departemen Keuangan AS sebelumnya telah memperketat sanksi terhadap sejumlah jaringan yang dianggap membantu Iran memperoleh devisa dan mempertahankan perdagangan internasional. Pada 7 Agustus, Office of Foreign Assets Control (OFAC) menjatuhkan sanksi terhadap jaringan lintas negara yang disebut membantu sistem perbankan bayangan Iran memindahkan dana ratusan juta dolar. Washington juga sebelumnya menyasar perusahaan dan individu yang dianggap mendukung pengadaan senjata serta aktivitas Korps Garda Revolusi Islam Iran.
Tekanan ekonomi terbaru muncul ketika konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran telah berlangsung hampir enam bulan. Ketegangan turut mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur pengiriman minyak paling penting dunia. Perkembangan terbaru mengenai sanksi AS juga mendorong kenaikan harga minyak karena pasar mengkhawatirkan gangguan lebih lanjut terhadap pasokan energi.
Bessent menilai peningkatan tekanan ekonomi dapat mengurangi kemungkinan dimulainya kembali serangan militer AS dalam skala besar dalam waktu dekat. Namun, keputusan mengenai langkah militer tetap berada di tangan Trump dan perkembangan konflik masih dapat berubah. Washington saat ini memilih mengombinasikan blokade dengan isolasi ekonomi yang lebih luas terhadap Iran.
Iran menolak tekanan tersebut dan menilai kebijakan sanksi Amerika Serikat tidak akan menyelesaikan konflik. Teheran selama ini juga berupaya mempertahankan perdagangan melalui jaringan alternatif untuk mengurangi dampak pembatasan akses terhadap sistem keuangan internasional. Ancaman terbaru Washington berpotensi membuat ruang tersebut semakin sempit apabila negara-negara mitra Iran ikut menghadapi risiko sanksi sekunder.
Bentuk lengkap sanksi baru belum diumumkan Departemen Keuangan AS. Bessent mengatakan penjelasan lebih rinci akan disampaikan dalam konferensi pers pada Senin, 24 Agustus 2026. Pengumuman tersebut akan menentukan seberapa luas kebijakan baru AS menyasar Iran dan pihak-pihak dari negara lain yang masih mempertahankan hubungan ekonomi dengan Teheran. (RHU)