Skandal Korupsi DJKA Kemenhub: Terdakwa Korporasi PT KAPM Didakwa Bayar Commitment Fee Proyek Rp 1,12 Miliar

JAKARTA, AFU.ID - Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (KAPM), didakwa telah menyetujui dan menyetorkan commitment fee sebesar 5 persen guna memuluskan pemenangan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan terhadap KAPM yang berstatus sebagai terdakwa korporasi.

Praktik rasuah ini bermula pada Desember 2021 saat jajaran direksi PT KAPM menagih sisa pembayaran proyek darurat perbaikan rel Lemahabang senilai Rp 5,2 miliar kepada Direktur Prasarana DJKA Kemenhub saat itu, Harno Trimadi. Alih-alih melunasi utang pekerjaan tersebut, Harno justru menawarkan paket proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 bernilai Rp 20,7 miliar, dengan syarat kepatuhan pemberian feesebesar 5 persen dari nilai kontrak.

Guna memenangkan lelang yang diatur oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fadliansyah, PT KAPM menyetujui skema tersebut hingga akhirnya mengantongi kontrak pekerjaan. Setelah penandatanganan kontrak pada April 2022, PT KAPM secara bertahap menyerahkan uang commitment fee senilai Rp 1,125 miliar kepada Harno dan Fadliansyah, serta menyetor dana tambahan sebesar Rp 240 juta kepada tiga anggota tim kelompok kerja (pokja) pengadaan.

Atas persekongkolan tersebut, PT KAPM terbukti meraup keuntungan marjinal bersih yang tidak sah sebesar Rp 2,41 miliar dari realisasi proyek. JPU KPK menjerat terdakwa korporasi PT KAPM dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP atas pembiaran serta keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi. (RHU)