Disita dari Kasus Korupsi Lahan Hutan PT PSMI, Kejagung Simpan Uang Rp 1 Triliun di Rekening BSI Tanpa Bunga

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan seluruh uang sitaan senilai lebih dari Rp 1 triliun terkait kasus dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan oleh PT PSMI aman tersimpan. Dana raksasa tersebut ditempatkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Jampidsus di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan skema Bunga Nol Persen.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengonfirmasi bahwa penyerahan uang sebesar Rp 1.003.184.000.000 serta 166.000 dolar AS tersebut dilakukan secara sukarela oleh pihak perusahaan. Penyerahan dana fantastis ini diakui sebagai bentuk goodwill atau iktikad baik perusahaan jika nantinya perkara terbukti merugikan keuangan negara.

Apabila putusan pengadilan kelak telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menyatakan adanya kerugian negara, penyidik akan langsung mengeksekusi dana sitaan tersebut. Seluruh uang tunai yang tersimpan dalam rekening penampungan BSI bakal disetorkan penuh ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.

Duduk perkara kasus hukum ini bermula dari penguasaan lahan kawasan hutan produksi seluas 32.375 hektar di Kabupaten Way Kanan oleh PT PSMI sejak tahun 2007. Perusahaan perkebunan tebu tersebut diduga menguasai dan mengelola lahan milik PT Inhutani V secara melawan hukum tanpa izin sah dari Kementerian Kehutanan.

Guna melegalisasi perbuatan tersebut, Direksi PT PSMI dan PT Inhutani V menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) pola kemitraan pada tahun 2013 yang diberlakukan secara surut sejak 2007. Namun, langkah penyelesaian tersebut dinilai cacat hukum karena pihak Kementerian Kehutanan secara resmi telah menyatakan bahwa perjanjian tumpang sari tersebut tidak sah.

Seluruh barang bukti uang tunai yang telah disita kini berada di bawah pengawasan ketat tim penyidik Gedung Bundar Kejagung. Pihak kejaksaan menegaskan akan terus mengawal penanganan perkara pemanfaatan kawasan hutan ini hingga tuntas di persidangan demi menyelamatkan aset negara. (RHU)