KPK Periksa Dirut PT Cahaya Mas Cemerlang Hari Ini, Sehari usai Rumah Pribadinya Digeledah

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC) berinisial EY di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (09/09/2026). Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan penyidik usai tim penyidik selesai menggeledah kediaman pribadi EY pada Selasa (08/09/2026) terkait penanganan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Provinsi Bengkulu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saksi EY tiba di markas komisi antirasuah pada pukul 10.17 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain memeriksa EY, tim penyidik KPK juga mengagendakan pemanggilan terhadap seorang pihak swasta berinisial BHS yang turut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak korporasi.

Perkara korupsi ini merupakan hasil pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berujung pada penetapan lima orang tersangka pada 11 Maret 2026. Salah satu tersangka utama yang dijerat dalam perkara tersebut adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. KPK kemudian secara resmi mengumumkan pengusutan pengembangan penyidikan perkara tersebut pada 20 Juli 2026 guna menyasar dugaan keterlibatan pejabat lain di wilayah Bengkulu.

Dalam rangkaian penggeledahan sebelumnya di Kota Bengkulu pada 26 Juli 2026, tim penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, serta kantor dan rumah pihak swasta di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai Rp4 miliar yang diduga berkaitan erat dengan praktik suap pengadaan proyek di tingkat pemerintah daerah.

Selain barang bukti uang tunai, penyidikan perkara ini juga berlanjut ke penelusuran aset di luar daerah. Pada 10 Agustus 2026, KPK menyita satu unit mobil milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, di wilayah Jakarta Selatan, yang disusul dengan penyitaan satu unit rumah miliknya di lokasi yang sama pada 31 Agustus 2026. Penyidik memastikan proses penyidikan masih terus bergulir untuk mengungkap penyalahgunaan kewenangan dalam proyek perizinan dan pembangunan daerah. (RHU)