Kandas Lagi, Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak; Status Tersangka TPPU dan Penahanan Tetap Sah

JAKARTA, AFU.ID — Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak seluruh permohonan praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam sidang putusan, Jumat (28/8/26). Dengan putusan tersebut, penetapan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penahanannya dinyatakan tetap sah. Upaya Febrie membatalkan status tersangka dan penahanannya pun kembali kandas.

Hakim menilai Kejaksaan Agung telah memiliki sedikitnya dua alat bukti sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka pada 24 Juli 2026. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang diperoleh penyidik sebelum surat penetapan diterbitkan. Bukti-bukti itu dinilai relevan dengan dugaan tindak pidana asal, harta kekayaan, serta keterlibatan Febrie.

“Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Richard saat membacakan amar putusan. Hakim menegaskan, praperadilan hanya menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka dan penahanan, bukan menentukan apakah Febrie terbukti melakukan tindak pidana. Pembuktian mengenai dugaan korupsi dan aliran dana akan diuji dalam perkara pokok.

Febrie sebelumnya mempersoalkan konstruksi perkara yang memuat dugaan trading in influence. Hakim menyatakan istilah tersebut memang tidak dapat digunakan sebagai delik pidana yang berdiri sendiri tanpa dasar undang-undang. Namun, penggunaan istilah itu dalam uraian konstruksi perkara tidak otomatis membuat penetapan tersangka Febrie menjadi tidak sah.

Menurut hakim, Febrie juga tidak ditetapkan sebagai tersangka atas delik mandiri bernama trading in influence. Penyidik mencantumkan rangkaian dugaan perbuatan yang berlangsung antara 2018 hingga 2026 sebagai bagian dari konstruksi perkara TPPU. Persoalan apakah Febrie menggunakan jabatan, menerima keuntungan, atau memperoleh hasil dari tindak pidana merupakan materi yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara pokok.

Hakim turut menolak dalil bahwa tindak pidana asal harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan berkekuatan hukum tetap sebelum perkara TPPU dapat berjalan. Dalam surat penetapan tersangka, Kejagung disebut telah mencantumkan dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut hakim, tuntutan agar tindak pidana asal dibuktikan secara lengkap terlebih dahulu telah melampaui ruang pengujian penetapan tersangka dalam praperadilan.

Penahanan Febrie juga dinilai memenuhi persyaratan hukum. Hakim menyatakan ancaman pidana dalam perkara yang disangkakan telah memenuhi syarat objektif penahanan, sementara alasan yang digunakan penyidik termasuk dalam kategori yang dikenal dalam KUHAP. Praperadilan tidak menilai benar atau tidaknya keterangan Febrie, melainkan sebatas memeriksa legalitas tindakan penahanan.

Kejagung sebelumnya menyebut adanya keterangan Febrie yang dianggap tidak sesuai dengan fakta berdasarkan pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lain sebagai salah satu dasar penahanan. Hakim menilai keberadaan alasan tersebut tidak membuat surat penahanan menjadi tidak sah sepanjang penyidik memiliki kewenangan dan alat bukti yang cukup. Kekurangan redaksional dalam surat penahanan juga tidak otomatis membatalkan tindakan penyidik.

Dengan ditolaknya praperadilan, proses hukum terhadap Febrie berlanjut dengan status tersangka dan penahanan yang tetap berlaku. Sengketa mengenai asal-usul harta, dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, hingga aliran dana yang dikonstruksikan sebagai TPPU akan diuji lebih lanjut dalam perkara pokok. (RHU)