Ikut Terjaring OTT KPK, Ini Alasan Sestama BNPB Rustian Tak Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap alasan Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK menyatakan hingga ekspose perkara dilakukan, belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB tersebut. Karena itu, Rustian tidak ikut ditahan bersama lima tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan BNPB.

"Untuk saat ini sampai dengan tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," kata Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026). Menurut Setyo, hasil pendalaman penyidik hingga saat ini belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat Rustian sebagai tersangka. Karena itu, status hukum Rustian masih sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Rustian merupakan satu dari 14 orang yang diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Rustian diperbolehkan meninggalkan gedung lembaga antirasuah itu karena tidak termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa status hukum Rustian saat ini masih sebagai saksi.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka. Salah satunya adalah Bima Setyawan, tenaga ahli BNPB yang juga merupakan adik Kepala BNPB Suharyanto. Empat tersangka lainnya yakni Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta bernama Gery P dan Syifa NG. Kelimanya langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Setyo mengatakan penyidik saat ini masih memfokuskan penanganan perkara pada lima tersangka yang telah ditetapkan. Meski demikian, KPK tidak menutup kemungkinan melakukan pengembangan kasus apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan. Pernyataan tersebut juga disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan BNPB. "Ya, sekarang kalau kami fokus kepada yang lima ini saja. Ya, nanti di perjalanan kita melihat tentunya semua," ujar Setyo.

KPK menjelaskan kasus dugaan korupsi di BNPB ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Penyidik membagi perkara tersebut ke dalam dua klaster dugaan tindak pidana korupsi. Klaster pertama terkait benturan kepentingan yang dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor, sedangkan klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia, dan aset kripto. Pada tahap awal, KPK mengumumkan penyitaan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan emas. Namun perkembangan terbaru menyebut total barang bukti yang diamankan penyidik mencapai sekitar Rp3,3 miliar serta mencakup aset kripto dan logam mulia.

Kasus dugaan korupsi DSP BNPB ini masih terus dikembangkan penyidik. KPK menyatakan akan menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. (RHU)