Pembiayaan UMKM Butuh Bankability dan Kepastian Pasar
Lebih jauh, akses pembiayaan tak otomatis membuat UMKM mampu naik kelas secara berkelanjutan. Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian pasar, peningkatan kualitas produk, transfer teknologi, dan tata kelola yang lebih baik. Kemitraan dengan korporasi dapat menjadi salah satu jalur untuk membangun rekam jejak usaha sekaligus memperkuat kemampuan membayar.
Wamenkeu Juda Agung menyampaikan, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok korporasi dapat menghasilkan track record yang memperkuat kelayakan usaha. Rekam jejak itu kemudian meningkatkan bankability, sehingga peluang memperoleh pembiayaan berikutnya menjadi lebih terbuka. “Dan bankability ini akan membuka akses pembiayaan dari UMKM ini,” tuturnya.
Selain pembiayaan dan kemitraan, penguatan UMKM juga membutuhkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Juda Agung menyatakan, pihaknya akan terus mendorong melalui instrumen fiskal dan kebijakan sektor keuangan. Sedangkan, Bank Indonesia (BI) memperkuat intermediasi melalui kebijakan makroprudensial. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi serta pengawasan sektor perbankan dan UMKM.
Baca Juga
Di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan berperan menyalurkan pembiayaan serta korporasi membuka akses rantai pasok dan pasar. Sementara itu, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan kualitas. “Koordinasi antarotoritas adalah kunci, semua harus bergerak dalam satu irama,” pungkas Wamenkeu Juda.
Dengan demikian, tantangan pembiayaan UMKM tak lagi sebatas memperbesar plafon atau jumlah debitur penerima. Pemerintah juga perlu memastikan skema pembiayaan mampu menghasilkan rekam usaha yang membuat UMKM semakin mandiri. Jika tidak, maka besarnya penyaluran pembiayaan berisiko hanya menunjukkan luasnya intervensi fiskal tanpa sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses modal jangka panjang. (ADR)
