Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
KKP Modernisasi PPN Kejawanan, Targetkan Produksi Ikan Naik Hampir 6 Kali Lipat
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
KKP RI melakukan modernisasi terhadap PPN Kejawanan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. (Foto: KKP RI)
JAKARTA, AFU.ID — Modernisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, ditargetkan meningkatkan produksi pendaratan ikan hampir enam kali lipat. Yang mana, sebelumnya hanya sanggup menghasilkan 5.600 ton keluaran, kini naik menjadi 32.000 ton per tahun. Perubahan skala itu menunjukkan pengembangan pelabuhan telah hanya menyasar fasilitas dan kapasitas ekonomi perikanan di Cirebon maupun sekitarnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) pun tak sekadar mengembangkan PPN Kejawanan hingga bertaraf internasional serta ramah lingkungan. Pasalnya, beriringan juga dengan target penambahan daya tampung kapal dari 241 menjadi 500 unit. Ada pula tujuan lain, yaitu menyerap tenaga kerja dari sekitar 2.900 menjadi 8.000 orang.
Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono pun telah melakukan groundbreaking pengembangan Integrated Fishing Port and International Fish Market (IFP-IFM) Phase I, Kamis (17/9/2026) lalu. Proyek itu mendapat dukungan dari Islamic Development Bank (IsDB) dengan nilai investasi sekitar Rp459 miliar dan estimasi pembangunan kurang lebih 2 tahun. Dalam kajiannya, KKP RI memproyeksikan peningkatan produksi yang sejalan dengan bertambahnya kapasitas kolam pelabuhan.
Sebagai informasi, PPN Kejawanan saat ini hanya mampu menampung 241 kapal dan target kapasitas setelah modernisasi mencapai hingga 500 kapal. Penambahan kapasitas itu bertujuan mengurai kepadatan kapal sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap. “Ini adalah salah satu tonggak sejarah setelah sekian puluh tahun pembangunan pelabuhan,” tutur Menteri Trenggono dikutip Afu.id dari website KKP RI, Rabu (30/9/2027).
Selain produksi, peningkatan aktivitas pelabuhan diproyeksikan dapat memperbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan dari aktivitas perikanan ditargetkan meningkat dari Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar per tahun atau naik lebih dari tiga kali lipat. Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan bertambah dari sekitar 2.900 menjadi 8.000 pekerja.
Dari sisi fasilitas, modernisasi PPN Kejawanan diperluas dengan pemisahan zona bersih dan zona kotor serta layanan perikanan yang lebih lengkap. Pengembangan mencakup gedung pelayanan dan pengajuan sertifikasi, tambahan dermaga termasuk dermaga khusus kapal tradisional, serta tempat pelelangan ikan yang dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) modern. “Mimpinya adalah betul-betul terkombinasi dengan sektor wisata tematik yang sesuai dengan karakter di daerah,” tutur Sakti Wahyu Trenggono.
Modernisasi PPN Kejawanan Dorong Daya Saing Perikanan
Lebih lanjut, pengembangan juga mencakup kawasan usaha perikanan serta pembangunan groin, revetment, dan breakwater. Tiga jenis bangunan pelindung pantai itu akan hadir di sisi barat maupun timur untuk melindungi kawasan dari gelombang dan abrasi. Infrastruktur itu hadir untuk mendukung operasional pelabuhan sekaligus memperkuat aspek lingkungan.
Dengan kapasitas baru, PPN Kejawanan mengarah sebagai pusat bisnis hasil tangkapan dan ekspor produk perikanan. Bahkan, akan menerapkan layanan one stop service dan one stop solution bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan lokal. Konsep itu bertujuan mempermudah akses layanan perikanan sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.
Dari sisi pembiayaan, dukungan IsDB menjadi bagian dari penguatan hubungan kerja sama dengan Indonesia yang telah terjalin sekitar 50 tahun. Perwakilan IsDB, Anisa Pratiwi menyatakan modernisasi PPN Kejawanan dapat memperkuat tata kelola perikanan berkelanjutan dan integrasi rantai nilai. “Dengan demikian kami berharap kualitas produk perikanan Indonesia dapat terus meningkat,” ujarnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan proyek bukan hanya berdirinya pelabuhan dengan fasilitas yang lebih modern. Akan tetapi, kemampuan infrastruktur tersebut harus dapat mengubah kapasitas menjadi aktivitas ekonomi nyata. Target kenaikan produksi hingga 32.000 ton, PNBP Rp53 miliar, dan 8.000 tenaga kerja menjadi indikator yang menentukan apakah investasi Rp459 miliar benar-benar memperkuat daya saing perikanan atau tidak. (ADR)
