Diplomasi Nasi Goreng Megawati-Prabowo dan Memori Perjanjian Batu Tulis

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto datang ke kediaman Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026) sekitar pukul 17.45 WIB. Kedatangan Prabowo tersebut, secara resmi memang untuk bertakziah atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra, putra bungsu Soekarno dan adik Megawati. Rombongan Prabowo terdiri dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Di Teuku Umar, mereka disambut Megawati yang didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. "Senin malam, 28 September 2026, Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta, untuk menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra," ujar Teddy melalui akun @sekretariat.kabinet.

Teddy menyebut suasana pertemuan berlangsung duka dan hangat. "Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," katanya.

Puan Maharani sendiri mengatakan, Prabowo memang belum sempat melayat saat jenazah disemayamkan hingga dimakamkan pada Sabtu sebelumnya karena agenda pemerintahan yang padat. "Karena beliau pada hari Sabtu yang lalu tidak berkesempatan untuk menyampaikan belasungkawa langsung ke kediaman almarhum Bapak Guruh Soekarnoputra, jadi datang ke kediaman Ibu Megawati untuk bertakziah menyampaikan belasungkawa," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Said Abdullah menyampaikan hal senada. Menurut dia, kedatangan Prabowo bertujuan menyampaikan duka secara langsung kepada Megawati sebagai sahabat lama. "Kedatangan Bapak Presiden dan rombongan tentu ingin langsung mengucapkan duka cita mendalam itu kepada Ibu Mega, apalagi keduanya merupakan sahabat karib sejak lama," kata Said.

Selain takziah, Puan menyebut kedua tokoh membicarakan hal terkait bangsa dan negara. Ia menggambarkan pertemuan itu akrab. "Ya tentu saja bicara hal-hal terkait bangsa dan negara," ucap Puan. "Bahwa ya silaturahmi bahwa semuanya harus tetap akrab. Ya dari fotonya kan kelihatan akrab banget lah."

"Kemudian jangan sampai ada yang memecah belah atau kemudian seolah-olah terlihatnya tidak terlihat akrab. Jadi intinya adalah kami tetap seperti keluarga, jauh di mata tapi selalu dekat di hati," katanya.

Pertemuan itu belum membahas jauh. Dasco dan Puan kompak menyebut jam pertemuan tanggung, sehingga perlu diagendakan lagi. Istilah yang mereka pakai, nasi goreng.

"Yang dibahas kemarin itu nasi goreng yang belum keluar karena belum jam makan malam," kata Dasco di DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026). "Iya, jamnya nanggung," timpal Puan.

"Jamnya tanggung. Jadi nanti akan diatur lain waktu untuk bareng-bareng makan nasi goreng," kata Dasco. Puan menambahkan pertemuan lanjutan akan diatur secepatnya. "Lagi diatur sama Mbak Puan, ya," ujar Dasco. "Secepatnya," kata Puan.

Meski terkesan sebagai sebuah pertemuan biasa, momen pertemuan tersebut jelas tak bisa dilepaskan dari konteks politik. Terlebih, saat ini fraksi-fraksi di DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2029. Dan terkait pemilu, hubungan PDIP-Gerindra yang direpresentasikan oleh Megawati dan Prabowo jelas bukan hubungan yang baru terjalin kemarin sore.

Dalam konteks ini, diplomasi nasi goreng ala Megawati-Prabowo ini mengingatkan kembali pada memori lama kedua tokoh, yaitu perjanjian Batu Tulis. Perjanjian itu ditandatangani Megawati dan Prabowo pada 16 Mei 2009 di Bogor menjelang Pilpres 2009, saat keduanya berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dokumennya berisi tujuh pasal.

Isinya sebegai berikut:

(1) PDIP dan Gerindra mencalonkan Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres 2009;

(2) Prabowo sebagai wapres mengendalikan program kebangkitan ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri;

(3) keduanya membentuk kabinet bersama, dengan Prabowo menentukan nama untuk pos kehutanan, pertanian, keuangan, BUMN, ESDM, kelautan dan perikanan, perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, hukum dan HAM, dan pertahanan;

(4) pemerintah mendukung program kerakyatan PDIP dan delapan program aksi Gerindra;

(5) pendanaan pemenangan ditanggung bersama 50:50;

(6) tim sukses dibentuk bersama;

(7) Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai capres pada 2014.

Sayangnya perjanjian itu seolah kandas setelah pasangan Megawati-Prabowo kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2009. Nah, pada Pemilu 2014, PDIP mengusung Joko Widodo, bukan mendukung Prabowo. Gerindra saat itu mengungkit Pasal 7. "Saya bersedia menjadi wakil beliau, dengan catatan pada 2014 beliau mendukung saya, PDIP mendukung saya," kata Prabowo pada 1 April 2014 seperti tercatat dalam bahan kronologi. Ia juga menyatakan kekecewaan: "Kok saya disepelekan, seperti dianggap tidak ada."

PDIP menilai perjanjian itu sudah tidak berlaku karena syarat menang tidak terpenuhi. Politisi senior PDIP Pramono Anung berkata pada 17 Maret 2014 di Senayan: "Di sana kan memang ada butir-butir (perjanjian), tapi Mega-Prabowo tidak presiden, jadi tidak berlaku". "Kalau publik membaca itu poin 1-7 satu kesatuan, masyarakat bisa tahu persoalan sebenarnya di internal PDI-P. Itu tidak ditanggapi lebih jauh karena Pemilu 2009 kita akui kalah sehingga tidak jadi persoalan lagi," ujar Pramono.

Dua belas tahun setelah polemik itu, komunikasi PDIP-Gerindra kembali hangat. Takziah 28 September di Teuku Umar — rumah yang sama disebut sebagai tempat penandatanganan akhir perjanjian 2009 setelah pembahasan di Batu Tulis — menjadi penanda baru. Belum ada agenda resmi untuk pertemuan nasi goreng lanjutan. Yang jelas, menurut Puan dan Dasco, kedua pihak sepakat menjaga silaturahmi tetap dekat. (MAR)