JAKARTA, AFU.ID — Pembangunan 2.212 unit hunian tetap (huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, ditargetkan dimulai Oktober 2026. Namun, lahan untuk pembangunan tersebut belum sepenuhnya siap karena pemerintah kabupaten masih harus menuntaskan administrasi dan pembersihan lokasi. Pembangunan 2.212 unit tersebut merupakan tahap pertama program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ketua Tim Monev Aceh-2 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mengatakan kesiapan lahan perlu segera diselesaikan agar konstruksi dapat dimulai sesuai target. "Kementerian PKP berencana memulai konstruksi tahap I sebanyak 2.212 unit pada Oktober. Pemkab harus segera menyelesaikan seluruh proses administrasi penyediaan lahan," kata Guslin dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2026).
Selain administrasi lahan, lokasi pembangunan juga perlu dibersihkan sebelum mobilisasi dan pekerjaan konstruksi dimulai. Persoalan pemulihan di Aceh Tamiang juga mencakup akses menuju permukiman warga. Di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, warga masih harus menggunakan jalur alternatif melalui jalan perkebunan sawit setelah jembatan di wilayah tersebut putus. Tiga jembatan yang masuk dalam penanganan adalah Jembatan Lubuk Sidup, Durian, dan Baling Karang.
Jembatan Lubuk Sidup sudah berkontrak dan membutuhkan percepatan mobilisasi pekerjaan. Sementara jadwal penanganan Jembatan Durian dan skema pembangunan Jembatan Baling Karang masih perlu dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum. "Karena itu, kepastian jadwal penanganan Jembatan Lubuk Sidup, Durian, dan Baling Karang perlu segera dituntaskan," ujar Guslin. Di Desa Babo, pembangunan 50 unit huntap bantuan Caritas juga sedang berlangsung. Pembangunan tersebut berjalan bersamaan dengan persiapan program huntap pemerintah.
Puskesmas Babo telah kembali berfungsi setelah dibersihkan. Namun, bangunannya masih mengalami kebocoran dan rawan tergenang saat hujan. Pemkab Aceh Tamiang mengusulkan rehabilitasi Puskesmas Babo dimajukan dari rencana 2028 menjadi 2027 melalui pemutakhiran Rencana Induk. Di sektor pendidikan, pembangunan SDN 1 Babo telah berjalan dengan pembiayaan CSR PT Inalum dan dikerjakan jajaran TNI Angkatan Darat. Ruang kelas sementara juga telah tersedia.
Rencana relokasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diselaraskan dengan pembangunan yang sudah berjalan agar tidak terjadi pekerjaan ganda. Selain hunian, pemerintah daerah memasukkan perbaikan jalan, pemulihan sawah yang rusak berat, serta dukungan listrik untuk irigasi pompa dalam usulan pemutakhiran Rencana Induk 2027. Usulan dari kementerian dan lembaga tersebut ditargetkan disampaikan paling lambat 15 Oktober 2026.