Dituntut Reformasi Polri, Suyudi Ario Seto: Tak Ada Pembenaran untuk Suap, Backing, Memeras, Merekayasa Perkara, dan Kekerasan

JAKARTA, AFU.ID — Peneliti Literasi Politik Indonesia (LPI) Aldo Muhamad Derlan menyebut Kapolri baru bakal menghadapi tantangan dan tugas berat. Aldo mendesaK Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mempercepat transfromasi Polri yang saat ini di titik nadir.

Ia menilai transformasi sistemik mendesak dilakukan di tubuh Polri. Perubahan itu, kata dia, harus menyentuh aspek institusional, operasional, hingga kultural. Polri perlu pembenahan menyeluruh untuk mengungkap kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel. "Tugas berat yang menanti Kapolri baru adalah pembenahan sistemik dari hulu ke hilir. Tanpa pembenahan dari akarnya, akan sulit mengubah kultur dan wajah yang ditampilkan Polri saat ini," kata Aldo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Respons ini disampaikan LPI karena pergantian Kapolri adalah momentum tepat untuk mereformasi Korps Bhayangkara. Hal ini juga merupakan bagian perubahan citra Polri yang saat ini disorot masyarakat atas sejumlah pelanggaran anggotanya.

Meski begitu, ia memberi catatan soal proses pergantian yang berlangsung secepat kilat. “Ini bagian dari ikhtiar untuk memulai perubahan di tubuh Polri, kita tunggu saja gebrakan Kapolri baru kedepan, meskipun dalam proses pergantiannya terkesan kilat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menjalani fit and proper test di DPR. Mantan Kapolda Banten itu berjanji akan rajin turun ke lapangan seusai mendapat mandat sebagai Kapolri.

Perwira Tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994 menyatakan tak ingin mencari panggung. Ia ingin melihat langsung persoalan yang dihadapi anggota dan masyarakat. “Saya akan turun ke lapangan bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan,” kata kata Suyudi dalam paparannya saat fit and proper test di DPR RI, Kamis (1/10/2026).

Pria kelahiran Pandeglang, Banten ini menegaskan perubahan di tubuh Polri harus dimulai dari pimpinan. Hal itu akan ia dibuktikan melalui tindakan di lapangan agar seluruh anggota Polri berubah. “Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.

Suyudi juga menegaskan anggota Polri tidak boleh dipaksa mencapai target pekerjaan dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, menurut dia, tekanan pekerjaan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. “Tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegasnya.

Dia mengatakan prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmen kepemimpinannya dalam melakukan pembenahan Polri hingga 2029. Suyudi mengaku ingin membangun semangat sederhana di internal kepolisian, yakni menjalankan tugas secara jujur, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. “Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Jangan bohong, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” katanya. (FAP)