RUU Polri, Polisi di Jabatan Sipil Perlu Dibatasi

JAKARTA AFU.ID — Pemerintah membuka peluang pengaturan lebih ketat terhadap penempatan anggota Polri di jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Wacana itu muncul di tengah sorotan publik terhadap semakin luasnya posisi strategis yang ditempati polisi aktif di luar institusi kepolisian.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengaturan tersebut perlu dibahas secara serius dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar penempatan personel di luar struktur kepolisian memiliki batas dan mekanisme yang jelas. Menurutnya, revisi UU Polri juga harus memperkuat prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanisme dalam tubuh kepolisian.

“Pemerintah pada dasarnya membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama DPR terkait revisi UU Polri,,” kata Supratman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, (25/5/2026). 

Selain itu, Menkum juga merekomendasikan agar DPR membahas dan mengatur penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara.

RUU itu, kata dia, juga perlu memperkuat kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis.

Menurut dia, peran dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga perlu diperkuat, dengan meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Dia menilai bahwa UU Polri yang telah berlaku lebih dari dua dekade perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, dan ancaman keamanan kontemporer lainnya.

"Tanggapan pemerintah mengenai rancangan undang-undang ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah," tutup Supratma. (ANT/RAI)