JAKARTA, AFU.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan berkat besarnya dukungan dari para peserta didik. Meski demikian, pemerintah bersiap melakukan sejumlah penyesuaian skema operasional, termasuk opsi untuk memberdayakan kantin atau dapur sekolah sebagai penyedia menu makanan.
Abdul Mu'ti memaparkan, berdasarkan data yang ada, mayoritas siswa di tanah air sangat menggantungkan pemenuhan nutrisi mereka pada program prioritas ini. "Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan," kata Abdul Mu'ti saat melangsungkan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2026).
Guna menjamin akurasi penyaluran, pangkalan data penerima manfaat program MBG kini telah disinkronisasikan secara penuh dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui integrasi digital ini, otoritas terkait dapat mengantongi informasi rincian siswa secara presisi, mulai dari nama (by name), alamat (by address), hingga institusi sekolah masing-masing.
Meskipun program ini dipastikan berlanjut, kementerian akan menerapkan sistem klasifikasi rujukan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Sekolah-sekolah mandiri yang dinilai tidak terlalu membutuhkan intervensi pangan kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar penerima, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk memprioritaskan sekolah yang siswanya jauh lebih membutuhkan.
Di samping itu, tata cara penyediaan makanan kini dibuat lebih fleksibel. Distribusi hidangan tidak lagi bertumpu penuh pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekolah-sekolah diberikan ruang untuk mengelola dapur atau kantin mandiri mereka sebagai produsen menu MBG, dengan catatan wajib berada di bawah kendali mutu, koordinasi, dan supervisi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi adanya beberapa insiden gangguan kesehatan atau kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di sejumlah daerah, Mendikdasmen menegaskan hal tersebut sama sekali tidak akan menghentikan jalannya program nasional ini secara makro.
Langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan tindakan korektif dan sanksi tegas secara terlokalisasi pada vendor penyuplai yang lalai dalam menjaga higienitas produk. "Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi, sedangkan SPPG yang baik tetap dilanjutkan. Bahkan, dapur yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izin operasionalnya," tegas Mu'ti.
Pemerintah memandang program MBG sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah simultan untuk menyeimbangkan kompetensi intelektual anak dengan ketahanan fisik yang prima.
"Generasi ini harus dibangun baik akademiknya maupun fisiknya. Fisik dibangun melalui MBG, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan," pungkasnya.
(ANT/MAR)
