JAKARTA, AFU.ID - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra mendadak menerbitkan surat edaran resmi mengenai "Sosialisasi Penyetaraan Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah". Surat bernomor 1425/SRK/08/2026/08 itu diterbitkan hari Rabu (19/8/2026). Penerbitan surat itu baru diketahui public setelah diunggah di media sosial oleh akun X Prof. Denny Indrayana, Kamis (20/8/2026).
Dalam surat yang ditandatangani Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Prof. Yuli Rahmawati, KBRI mengundang para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Australia untuk menghadiri acara sosialisasi daring pada Senin (24/8/2026). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait prosedur dan layanan penyetaraan ijazah luar negeri (SD, SMP, SMA/High School, dan College) di Australia agar proses kepindahan atau kelanjutan pendidikan ke Indonesia dapat berjalan optimal.
Langkah KBRI Canberra tersebut disindir pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, yang juga berpraktik sebagai pengacara di Melbourne, Australia. Denny mempertanyakan urgensi serta fokus dari agenda tersebut.
"Sosialisasi Penyetaraan Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah? Apakah ini kegiatan mendadak dari Kedutaaan Besar RI di Canberra, Australia? Kenapa yang disosialisasikan hanya Dikdasmen? Kenapa tidak ijazah PT? Kok, meng-Gibran banget ya? Silakan tuliskan komentar anda di bawah ya. Salam Integritas!" tulis Denny Indrayana.
Cuitan tersebut memicu beragam reaksi pedas dan perdebatan hangat dari netizen di kolom komentar. Akun @CH1CCOPUTUHENA mengomentari timing penerbitan surat tersebut. "Emang agak janggal timing-nya, kenapa tiba-tiba Kedubes Canberra sosialisasi penyetaraan ijazah cuma untuk Dikdasmen aja? Kalau emang biar gampang buat pelajar, harusnya PT juga ikut dibahas biar nggak terkesan selektif," ujarnya.
Senada dengan hal itu, akun @eltamarinehuda turut mengomentari. "Betul prof, seharusnya ya tingkat S1 krn rata2 org yg bekerja di luar negeri minimal sdh lulus SMA /MA."
Bahkan akun @RadenSyamill lebih tegas menyatakan, sosialisasi ini ada kaitannya dengan polemik soal penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk maju sebagai calon wakil presiden. "Ini cuma mau meng-counter supaya kelihatan benar saja SUKET yang telah mereka keluarkan.
Kita pantau dan kita kawal sampai Lengser atau dilengserkan. Konstitusi sudah diakali, dll. Jangan tambah menjadi jadi. Hentikannnn," tegasnya.
Pemicu utama meletupnya polemik ini diawali dari aksi Denny Indrayana yang sebelumnya menggelar sayembara berhadiah Rp100 juta bagi siapa saja yang mampu menunjukkan fisik asli ijazah SMA atau penyetaraan setingkat SMA milik Gibran. Denny menegaskan, persoalan ini bukan sekadar pencarian sensasi, melainkan pemenuhan syarat konstitusional pendaftaran capres-cawapres yang wajib memegang ijazah setara SMA/sederajat.
Denny mempertanyakan kejelasan dokumen hukum penyetaraan tersebut, mengingat proses pendidikan Gibran dilakukan di luar negeri. "Jika Mas Wapres bisa menunjukkan ijazah asli sma/sederajat, saya berhenti meminta Gibran mundur. Sebaliknya, jika Mas Wapres tidak bisa tunjukkan, Gibran wajib legowo mundur. Siapapun yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA/sederajat Mas Gibran, akan saya beri hadiah 100 juta Rupiah," demikian unggah Denny Indrayana di aku X-nya, Minggu (9/8/2026).
Ia juga menyoroti keabsahan dokumen kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019. Surat keterangan bernomor 9149/D.DI/KS/2019 tersebut menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada tahun 2006 dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan.
Namun, Denny mempertanyakan apakah penentuan kesetaraan tersebut didasarkan pada ijazah resmi atau sekadar sertifikat kelulusan. Menurutnya, apabila tidak ada fisik ijazah dari lembaga bersangkutan, keabsahan pemenuhan syarat pencalonan patut dipertanyakan dari segi regulasi.
Berdasarkan catatan rekam jejak, Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan pendidikan SMP di Surakarta sebelum melanjutkan jenjang sekolah menengah di UTS Insearch, Sydney, Australia, serta Orchid Park Secondary School, Singapura. Ia kemudian melanjutkan studi tingginya di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Bradford.
Atas tuduhan dan tudingan seputar keaslian maupun penyetaraan ijazah SMA, pihak internal dan orang dekat Gibran telah berulang kali memberikan pembelaan keras. Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menegaskan, tuduhan penyetaraan ijazah tersebut hanyalah "stand up comedy politik" dan manuver yang dicari-cari.
Andi menyebutkan, seluruh berkas pendaftaran dan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran sudah lengkap, sah secara hukum, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan serta KPU sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gibran sendiri sebelumnya sempat menanggapi santai isu ini dan menyebut tuduhan mengenai ijazahnya hanyalah lelucon politik belaka. (MAR)
