Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai pembentukan Kabinet Bayangan yang diinisiasi sejumlah tokoh masyarakat sipil. Gibran menyatakan menghormati inisiatif tersebut sebagai bagian dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, berbagai bentuk kritik maupun masukan publik merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi.
Gibran mengatakan, pemerintah terbuka terhadap setiap pandangan yang disampaikan masyarakat, termasuk hasil survei, kajian, analisis, hingga gagasan yang lahir dari kalangan akademisi, pengamat, media, maupun generasi muda. Selama disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan memberikan solusi, seluruh masukan dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. "Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, dan inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap kritik dipandang sebagai dorongan agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. "Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Pembentukan Kabinet Bayangan sendiri digagas sejumlah akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Inisiatif tersebut mulai diperkenalkan melalui rapat kabinet terbuka perdana yang digelar di Jakarta pada Senin (27/7/2026). Dalam forum itu, para peserta tampil layaknya jajaran menteri dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi.
Rapat perdana diawali dengan perkenalan para anggota Kabinet Bayangan kepada awak media. Acara dipandu Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Ahmad Jilul yang berperan sebagai Sekretaris Kabinet. Para anggota kabinet juga memaparkan tugas dan fokus pengawasan sesuai bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota Kabinet Bayangan dipilih berdasarkan latar belakang keahlian dan pengalaman di sektor yang mereka tekuni.
Berikut susunan anggota Kabinet Bayangan beserta pejabat Kabinet Merah Putih yang menjadi mitra pengawas (counterpart)
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari. Mengawal kinerja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman. Counterpart Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad. Mengawasi kebijakan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menteri Pertahanan: Curie Maharani. Counterpart Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati. Mengawal kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona. Counterpart Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar. Mengawasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala BP BUMN Donny Oskaria, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara. Counterpart Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik. Mengawal kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri. Counterpart Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum. Mengawasi Menteri Sains dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana. Counterpart Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati. Mengawal kinerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah. Counterpart Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF. Mengawal tugas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
