Empat Tuntutan 50 Ribu Guru PPPK di DPR Hari Ini: Tagih Janji Dasco soal Pengangkatan Penuh Waktu hingga Sumber Gaji

JAKARTA, AFU.ID — Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan menyampaikan empat tuntutan dalam aksi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Tuntutan tersebut mencakup pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, pengangkatan PPPK menjadi PNS, pengembangan karier, hingga pembiayaan gaji dari APBN. Massa menargetkan aksi tersebut diikuti 50 ribu PPPK Paruh Waktu dan PPPK dari berbagai daerah.

Tuntutan pertama berkaitan dengan status PPPK Paruh Waktu pada seluruh jabatan. Mereka meminta PPPK Paruh Waktu untuk jabatan teknis, tenaga kesehatan, dan guru diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2026. Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Herru Gama Yudha mengatakan kebijakan tersebut harus berlaku secara menyeluruh, bukan hanya diberikan kepada kelompok jabatan tertentu. "Kami menolak apabila kebijakan peralihan hanya memberikan ruang kepada sebagian jabatan, sedangkan jabatan lainnya, seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya harus menunggu tanpa kepastian," kata Herru, dikutip dari JPNN.

Tuntutan kedua meminta seluruh PPPK dari berbagai jabatan diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia pada 2027. PPWI juga meminta pemerintah merealisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026 agar status kepegawaian tidak berhenti pada kepastian pengangkatan saja. Tuntutan keempat berkaitan dengan sumber pembiayaan, yakni meminta gaji ASN PPPK dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "50 ribu PPPK paruh waktu dan PPPK akan kepung Jakarta menagih janji Pak Dasco," kata Herru Gama Yudha.

Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR dengan penerapan yang disesuaikan kondisi di lapangan. Pengaturan arus kendaraan dapat dilakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan jumlah massa. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut diminta mempertimbangkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan. "Sehubungan dengan adanya aksi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada 7 Oktober 2026, masyarakat diimbau mengantisipasi potensi kepadatan dan rekayasa arus lalu lintas situasional di sekitar lokasi," tulis keterangan TMC Polda Metro Jaya. (RAI)

Empat Tuntutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu