MK Buktikan Gibran Tak Punya Ijazah SMA, tapi Tolak Permohonan Didiskualifikasi

JAKARTA, AFU.ID — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam perkara permohonan diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden, Selasa (6/10/2026). Permohonan diskualifikasi ini diajukan terkait tidak adanya ijazah SMA Gibran ketika mendaftarkan diri dalam pemilu 2024 lalu.

Dalam amar putusan yang dibacakan di MK, majelis hakim memutuskan tidak menerima permohonan gugatan atas keabsahan syarat pendidikan atau ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, majelis hakim menyatakan dalam pokok permohonan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan pihak pemohon lainnya ditolak/tidak diterima, sehingga kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI tetap sah secara hukum.

Para pemohon sebelumnya mempermasalahkan keabsahan dokumen syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres yang dinilai hanya berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah kelulusan definitif. 

Namun substansi tidak adanya ijazah tidak menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan perkara ini. MK menilai permohonan pemohon tidak memenuhi landasan hukum atau alasan yang dapat diterima oleh Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Putusan dibacakan majels hakim secara bergantian oleh Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi.

Dalam persidangan tersebut, meski majelis hakim menolak permohonan tetapi tidak menafikan substansi ijazah yang dipersoalkan. Dalam pemeriksaan bukti-bukti dalam persidangan tersebut, diketahui bahwa Gibran terbukti di depan majelis memang tidak memiliki ijazah SMA. Namun karena majelis ini merupakan mahkamah konstitusi, majelis berfokus pada permohonan diskualifikasi saja.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto menyatakan, persidangan ini telah mencapai titik penting pembuktian bahwa Gibran tak punya syarat jadi calon wakil presiden. "Ini perbuatan tercela, di mana seseorang telah melakukan perbuatan tercela yang cacat moral," katanya. Meski permohonan diskualifikasi ditolak, lanjut Bambang, persidangan membuktikan satu hal yang jelas bahwa Gibran tak punya ijazah SMA. "Maka ke depan, dasar impeachment menjadi terbuka. "Hari ini Gibran tak hanya cacat moral, tetapi tak mungkin mengajukan diri dalam kontestasi selanjutnya".

Salah satu penggugat, Bonatua Silalahi mengatakan, putusan MK ini meskipun gagal mendiskualifikasi Gibran, tetapi sukses membuktikan Gibran tak memiliki ijazah SMA. "Ini satu langkah maju untuk politik Indonesia ke depan," katanya kepada Afu.id. Perkara ijazah ini menjadi terang benderang dalam persidangan, sehingga publik dapat melihat dengan jelas. (MJR)