Anggaran Rp1,2 Triliun Disiapkan untuk Cadangan Pangan Pemerintah, Antisipasi Bencana Alam

JAKARTA. AFU.ID — Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang tahun 2026 guna mengantisipasi dampak bencana alam serta memastikan ketercukupan pangan masyarakat yang terdampak. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menjelaskan, penyediaan cadangan pangan saat kondisi darurat merupakan bentuk tanggung jawab penuh negara dalam perlindungan sosial.

"Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026 ini," ujar Sarwo, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Bapanas berwenang memberi penugasan langsung kepada Perum Bulog untuk memdistribusikan bantuan logistik tersebut. Di luar dana khusus tanggap bencana, pemerintah turut mengucurkan anggaran program bantuan pangan beras reguler tahap kedua senilai Rp17,5 triliun untuk periode Juli hingga September 2026.

Kombinasi kedua instrumen anggaran ini difokuskan salah satunya untuk percepatan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Khusus untuk lima kabupaten terdampak di NTT—yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo—pemerintah memobilisasi 6,8 ribu ton beras dengan total nilai bantuan menyentuh Rp95,2 miliar.

Hingga 19 Agustus 2026, realisasi distribusi beras tersebut terdiri atas 990,3 ton dana bencana serta 5,81 ribu ton dari alokasi bantuan pangan reguler. Rincian penyaluran mencakup Kabupaten Manggarai sebesar 81,63 ton beras bencana dan 1,79 ribu ton beras reguler; Kabupaten Manggarai Timur sebesar 153,78 ton beras bencana dan 1,66 ribu ton beras reguler; Kabupaten Ngada sebesar 86,88 ton beras bencana dan 444,21 ton beras reguler; Kabupaten Sikka sebesar 6,88 ton beras bencana dan 1,28 ribu ton beras reguler; serta Kabupaten Nagekeo sebesar 661,18 ton beras bencana dan 625,14 ton beras reguler.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penyaluran beras bencana dipermudah tanpa sekat birokrasi yang berbelit. "Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.

Adapun total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nasional per 21 Agustus 2026 berada pada angka 5,17 juta ton. Jumlah yersebut dinilai sangat kuat untuk menopang kebutuhan tanggap darurat secara nasional. (MAR)