Usai Dihujani Kritik, FIFA Akui Salah dan Batalkan Proposal USD20 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — FIFA mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses penyusunan proposal penjualan hak komersial dan operasional Piala Dunia senilai US$20 miliar. Pengakuan itu disampaikan setelah rencana tersebut menuai kritik luas dan akhirnya resmi dibatalkan. Pada saat yang sama, FIFA menegaskan kembali dukungan penuh kepada Presiden Gianni Infantino usai rapat krisis yang digelar di Rabat, Maroko, Rabu (6/8).

Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut Sekretaris Jenderal Mattias Grafstrom bersama anggota Dewan Manajemen FIFA kembali menyampaikan dukungan penuh kepada Infantino. Sebaliknya, Infantino juga menegaskan dukungannya kepada Grafstrom dan jajaran administrasi FIFA. "Manajemen puncak FIFA sepenuhnya yakin bahwa hasil pertemuan hari ini akan memperkuat tata kelola FIFA, membantu memulihkan kepercayaan terhadap organisasi, serta memungkinkan kami mempersiapkan berbagai ajang besar dan tantangan ke depan secara bersatu dan transparan, sembari melanjutkan misi mengembangkan sepak bola di seluruh dunia," demikian bunyi pernyataan FIFA, seperti dikutip dari Anadolu.

Dalam rapat tersebut, FIFA membahas proposal kontroversial yang sebelumnya mengkaji kemungkinan penjualan hak komersial dan operasional Piala Dunia. Namun, rencana itu akhirnya ditarik setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak. FIFA mengakui terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan proposal tersebut. Organisasi itu menyatakan tidak pernah bermaksud membuat Dewan FIFA maupun asosiasi anggotanya merasa dikesampingkan, serta mengakui bahwa proses tersebut seharusnya dijalankan dengan cara yang berbeda.

Sebagai tindak lanjut, FIFA telah mengirim surat permintaan maaf kepada anggota Dewan FIFA dan seluruh asosiasi nasional. Organisasi itu juga akan melakukan evaluasi internal, dengan hasilnya dijadwalkan dipaparkan pada rapat Dewan FIFA berikutnya. FIFA menegaskan proposal tersebut kini telah resmi dicabut. Organisasi itu juga menyatakan tidak akan lagi mentoleransi serangan terhadap integritas, tata kelola, maupun proses pengambilan keputusannya, serta akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi nama baik dan reputasinya. (EER)