Bareskrim Polri Ancam Mafia BBM dan LPG Subsidi 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar

Jakarta, Afu.id — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri memastikan para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar pada Selasa, 7 April 2026. Ancaman sanksi maksimal ini diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para mafia energi yang telah merugikan negara.

“Para pelaku dijerat dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar,” ujar Direktur Tipidter Bareskrim Polri Moh. Irhamni kepada wartawan, Selasa 7 April 2026.

Sanksi hukum tersebut mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain sanksi pidana dan denda, aparat penyidik juga bersiap untuk menjerat para tersangka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dengan pasal pencucian uang, kami bisa mengejar seluruh hasil kejahatan, baik yang disimpan, dibelanjakan, maupun yang ditempatkan di perbankan,” terangnya.

Langkah pelacakan dan penyitaan aset melalui skema pencucian uang ini disiapkan kepolisian sebagai strategi untuk memiskinkan jaringan pelaku sekaligus memutus aliran dana ilegal. Kepolisian menegaskan operasi penegakan hukum ini tidak akan berhenti pada pelaku lapangan, tetapi terus dikembangkan untuk memburu pemodal dan aktor intelektual.

“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terlibat. Kami akan tindak tegas,” tegas Irhamni.

Guna mempersempit ruang gerak para sindikat tersebut, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi penyaluran komoditas bersubsidi di lapangan. Warga diimbau untuk proaktif melaporkan setiap kecurigaan atau temuan penyelewengan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan oleh Polri. (nad/asw)