JAKARTA, AFU.ID — Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mencetak rekor baru dalam sejarah politik Italia. Pemerintahan yang dipimpinnya bersama partai Brothers of Italy menjadi pemerintahan dengan masa kekuasaan terpanjang di Italia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Rekor tersebut dicapai pada Jumat, 4 September 2026. Pemerintahan Meloni telah melampaui rekor 1.412 hari pemerintahan berturut-turut yang sebelumnya dicatat oleh pemerintahan lain di era pascaperang.
Italia dikenal sebagai negara yang kerap mengalami pergantian pemerintahan. Dalam delapan dekade terakhir, negeri itu telah memiliki 68 pemerintahan. Meloni sendiri masih memegang posisi sebagai salah satu perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang jika dihitung berdasarkan total masa menjabat. Namun, pemerintahan yang dipimpinnya kini mencatat rekor sebagai pemerintahan yang paling lama bertahan secara berturut-turut sejak Perang Dunia II.
Pendukung Meloni merayakan pencapaian tersebut sebagai simbol stabilitas politik. Di kawasan pegunungan Abetone Cutigliano, Tuscany-Emilia Apennines, pendukung Brothers of Italy menggelar perayaan untuk menandai rekor tersebut. Anggota Brothers of Italy sekaligus anggota dewan lokal, Andrea Tonarelli, menyebut pencapaian itu sebagai sebuah kebanggaan. "Sepuluh tahun lalu, hasil ini tidak terpikirkan," kata Tonarelli kepada Al Jazeera.
Menurutnya, keberhasilan Meloni tidak hanya merupakan pencapaian pribadi sang perdana menteri maupun partainya, tetapi juga hasil dari komunitas yang mendukung Brothers of Italy. Grazia Di Maggio, anggota termuda Chamber of Deputies dari Brothers of Italy, juga menyebut rekor tersebut memiliki makna simbolis yang mendalam. Meloni merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Italia. Ia juga berasal dari latar belakang politik sayap kanan, sesuatu yang menjadi sorotan mengingat sejarah Italia dengan fasisme.
Meloni berupaya menjaga jarak dari ideologi fasisme. Pada 2022, ia menyatakan bahwa kelompok kanan Italia telah menyerahkan ideologi tersebut kepada sejarah. Namun, keberlangsungan pemerintahan Meloni tidak otomatis dianggap sebagai bukti stabilitas politik oleh para analis. Paolo Carusi, dosen sejarah kontemporer di Roma Tre University, mengatakan stabilitas politik tidak dapat diukur hanya dari berapa lama sebuah pemerintahan bertahan.
Menurut Carusi, salah satu faktor yang membantu pemerintahan Meloni bertahan adalah sistem pemilu Italia yang berlaku sejak 2018 dan diterapkan dalam pemilu 2022. Sistem tersebut memungkinkan koalisi sayap kanan memperoleh mayoritas absolut. Faktor lainnya adalah keputusan Brothers of Italy untuk tidak menjalankan seluruh program politiknya secara agresif demi mempertahankan stabilitas koalisi. "Stabilitas politik tidak diukur dari umur pemerintahan," ujar Carusi.
Pandangan serupa disampaikan ilmuwan politik Universitas Bologna, Piero Ignazi. Ia menilai umur panjang pemerintahan Meloni justru dapat menunjukkan kondisi politik yang stagnan. Menurut Ignazi, stabilitas memang dapat digunakan untuk menciptakan perubahan, tetapi juga dapat menjadi cara untuk mempertahankan keadaan tetap statis atau bahkan bergerak mundur. Ia menilai kondisi terakhir lebih menggambarkan perjalanan pemerintahan Meloni.
Sorotan juga datang dari sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Italia diproyeksikan hanya mencapai 0,6 persen pada 2026. Tahun berikutnya, Italia diperkirakan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terendah sekaligus memiliki tingkat utang publik tertinggi di Uni Eropa. Kebijakan sosial dan kebebasan menyampaikan pendapat juga menjadi perhatian. Pemerintahan Meloni disebut telah mengubah sejumlah aturan sehingga tindakan yang sebelumnya hanya berujung pada denda atau sanksi perdata kini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Ignazi menyebut pemerintah telah memperkenalkan 52 jenis tindak pidana baru yang berkaitan dengan ekspresi perbedaan pendapat dan hak untuk melakukan protes. Karena itu, rekor umur pemerintahan Meloni menghadirkan dua pembacaan berbeda. Bagi pendukungnya, capaian tersebut menunjukkan pemerintahan sayap kanan mampu bertahan, stabil, dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Namun bagi para pengkritiknya, panjangnya masa pemerintahan belum tentu berarti stabilitas yang menghasilkan perubahan positif. Rekor tersebut justru dapat menjadi tanda stagnasi politik, terutama ketika ekonomi dan kebebasan sipil masih menghadapi persoalan. (EER)
