Dituding Sunat Gaji Pegawai Secara Sepihak, Kepala Dinkes Semarang Angkat Bicara Soal Dana PMI

JAKARTA, AFU.ID - Unggahan yang menyoroti dugaan praktik pemotongan penghasilan pegawai berkedok "iuran internal" di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mendadak ramai dan menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Jumat (4/9/2026). Isu ini mencuat usai akun Instagram @dinasruwet*** secara terbuka mempertanyakan kejelasan, dasar aturan, serta transparansi potongan rutin yang dinilai membebani para pegawai di instansi pemerintahan tersebut.

Dalam narasi unggahan yang beredar, pemotongan iuran internal tersebut dilaporkan menyasar pegawai secara merata tanpa terkecuali, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Publik dan para pegawai mempertanyakan alokasi penggunaan dana tersebut lantaran penjelasan dari pihak dinas dinilai tidak transparan serta terus berjalan tanpa ada sosialisasi yang memadai.

Menanggapi gejolak di media sosial tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, memberikan klarifikasi terbuka pada Jumat. Ia membantah tuduhan bahwa pengumpulan uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional atau kegiatan internal dinas. Hakam menegaskan bahwa dana yang dihimpun dari para pegawai merupakan bentuk kontribusi untuk kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang Tahun 2026.

Pemotongan dana tersebut diklaim mengacu pada instruksi resmi melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/3960/400/VI/2026 tertanggal 11 Juni 2026 mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI. Berdasarkan skema yang diterapkan di lingkungan Dinkes sejak dikeluarkannya Surat PMI Kota Semarang tanggal 12 Juni 2026, setiap pegawai dibebani kontribusi total sebesar Rp150.000 yang ditarik secara bertahap senilai Rp50.000 per bulan selama tiga bulan berturut-turut melalui mekanisme pemotongan administrasi kepegawaian.

Pihak Dinkes menambahkan bahwa pengumpulan dana tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Gaji di masing-masing unit kerja untuk kemudian disetorkan secara utuh ke rekening khusus Panitia Bulan Dana PMI Kota Semarang di Bank Jateng. Meski ada klaim pengumpulan dana mengacu pada surat edaran resmi, praktik pemotongan langsung dari gaji pegawai instansi publik tetap memicu sorotan terkait sukarela atau tidaknya partisipasi dalam program kemanusiaan tersebut. (RHU)