Nekat Beroperasi di Atas Lahan Sawah Hijau, Pemkab Banyumas Segel Pabrik Hebel PT IKN di Rawalo

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil tindakan tegas dengan menyegel dan menghentikan operasional pabrik hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di LosariKlik untuk membuka panel samping guna melihat informasi selengkapnya, Kecamatan Rawalo. Langkah drastis tersebut diambil lantaran sebagian bangunan fisik pabrik terbukti berdiri di atas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemkab menyegel lokasi usaha tersebut demi menegakkan aturan tata ruang wilayah tanpa pandang bulu.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa penutupan operasional sementara ini bukan bentuk upaya pemerintah daerah dalam menghambat investasi masuk. Pihak Pemkab Banyumas sejatinya telah mengingatkan manajemen perusahaan sejak pembangunan pabrik masih dalam tahap pengerjaan fondasi dasar. Namun, pihak PT IKN terkesan membandel dan tetap melangsungkan konstruksi di area lahan hijau tersebut.

Pemkab Banyumas sempat berupaya memfasilitasi jalan keluar bagi investor dengan mengajukan permohonan perubahan status lahan ke Kementerian Pertanian, tetapi usulan tersebut ditolak resmi. Bupati Sadewo kemudian menyarankan agar bangunan yang terlanjur berdiri di zona LSD segera dipindahkan ke area zona kuning milik perusahaan agar izin operasional dapat diterbitkan. Namun, pihak manajemen beralasan proses pemindahan tersebut membutuhkan waktu hingga dua sampai tiga tahun.

Penindakan ini kian memanas setelah tim gabungan dari DPMPTSP, Satpol PP, DPU, dan DLH melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (08/09/2026). Hasil penyisiran lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa pabrik hebel tersebut nekat berproduksi secara sembunyi-sembunyi. Padahal, penghentian aktivitas telah disepakati bersama serta dipasangi spanduk penyegelan resmi sejak 21 Agustus lalu.

Bupati Sadewo menyayangkan sikap tidak kooperatif dari manajemen PT IKN yang dinilai mengabaikan teguran berulang dari pemerintah daerah. Pemkab Banyumas menegaskan terbuka bagi setiap investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, namun seluruh pelaku usaha wajib mematuhi regulasi perizinan dan tata ruang yang berlaku. (RHU)