Kanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pengusaha HT ke Kejari Sidoarjo Terkait Kasus Pajak Rp996 Juta

JAKARTA, AFU.ID — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II secara resmi menyerahkan tersangka pengusaha berinisial HT beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Proses penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan pada Kamis (24/9/2026), setelah berkas perkara tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Tersangka HT diketahui merupakan Direktur PT TBNP sekaligus pengendali penuh PT HNP, dua perusahaan yang berlokasi di kawasan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. PT TBNP sendiri bergerak di bidang konstruksi bangunan industri, sementara PT HNP menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi. Berdasarkan hasil penyidikan, HT diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 dengan cara sengaja menerbitkan serta menggunakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) bekerja sama dengan pihak berinisial SH.

Selain penggunaan faktur pajak fiktif tersebut, HT juga diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT TBNP untuk masa Januari 2017 hingga Desember 2021 serta PT HNP untuk masa Januari 2017 hingga Desember 2020 dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap. Modus serupa juga dilakukan pada penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT TBNP untuk Tahun Pajak 2017 sampai 2021. Akibat perbuatan culas tersebut, pendapatan negara dari sektor PPh Badan dan PPN mengalami kerugian sekurang-kurangnya mencapai Rp996.171.197.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, menegaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan langkah tegas dalam mengamankan penerimaan negara dari tindakan pidana perpajakan. "Kami berharap proses hukum dalam perkara ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arridel dalam keterangannya, Senin (28/9/2026). Ia juga mengimbau agar seluruh wajib pajak senantiasa mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Atas perbuatannya, tersangka HT dipersangkakan melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman pidana penjara bagi pelaku paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda minimal dua kali lipat hingga maksimal empat kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. (MAR)