Jaksa Tuntut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko 7 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp6 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut tujuh tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sugiri membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp6,7 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK Arjuna Budi Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa, (14/7/2026). "Menuntut terdakwa Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani," ujar Arjuna saat membacakan tuntutan. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi sebagai penyelenggara negara. 

Berdasarkan fakta persidangan, Sugiri menerima sedikitnya Rp900 juta dari mantan Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, dr. Yunus Mahatma, melalui mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono untuk mempertahankan jabatan direktur rumah sakit tersebut. Uang itu disebut diserahkan dalam dua tahap, yakni Rp400 juta pada Februari 2025 dan Rp500 juta pada November 2025. Selain jual beli jabatan, jaksa juga mengungkap adanya aliran dana dari proyek pembangunan RSUD dr. Harjono.

Pengusaha Sucipto menyerahkan sekitar Rp1,15 miliar kepada Sugiri melalui Yunus Mahatma maupun perantara lainnya sebagai imbalan atas proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Menurut JPU, seluruh dakwaan diperkuat oleh keterangan saksi, ahli, dokumen, barang bukti, bukti elektronik, hingga keterangan para terdakwa selama persidangan.

Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, berupa pidana 4 tahun 8 bulan penjara disertai uang pengganti Rp975 juta. Sementara dr. Yunus Mahatma, dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp300 juta.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 yang menjerat Sugiri Sancoko, Agus Pramono, Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa beserta tim penasihat hukumnya. (RAI)