Bupati Klaten Kena OTT KPK, Menambah Deretan Pejabat Daerah dalam Kasus Korupsi

JAKARTA, AFU.ID — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan diamankan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Tim KPK disebut mendatangi rumah dinas bupati sekitar pukul 07.00 WIB sebelum membawa Hamenang ke Markas Polresta Klaten untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim KPK datang menggunakan dua kendaraan bermotor dengan nomor polisi AD 1874 HU dan AD 1675 PO. Setelah mendatangi rumah dinas, rombongan meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.15 WIB dan tiba di Mapolresta Klaten pada pukul 08.25 WIB.

Pemeriksaan disebut berlangsung di Aula Satya Haprabu Mapolresta Klaten. Selain Hamenang, sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga dikabarkan turut diperiksa. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang diperiksa maupun materi pemeriksaan mereka. Hingga berita ini disusun, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut, termasuk perkara yang melatarbelakangi dugaan OTT dan status hukum Hamenang. Karena itu, informasi mengenai keterlibatan bupati dalam operasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari lembaga antirasuah.

Kabar dugaan OTT terhadap Hamenang menambah sorotan terhadap penindakan korupsi yang menyasar pejabat publik. Dalam beberapa waktu terakhir, KPK juga melakukan operasi penindakan di lingkungan lembaga pemerintah pusat. Salah satunya adalah operasi pada Selasa (13/10/2026) terkait dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Suharyanto; serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta. Meski sama-sama menjadi perhatian dalam pemberitaan penindakan korupsi, belum ada informasi yang menunjukkan bahwa dugaan OTT di Klaten berkaitan dengan perkara dana kebencanaan di BNPB. Kedua perkara tersebut perlu dipandang terpisah sampai KPK menyampaikan keterangan resmi. (EER)