JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal (MRW) sebagai saksi kasus DJKA.
Kasus DJKA terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MRW,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (23/4/26)
Budi menjelaskan Risal Wasal dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub periode 2022-2025.
Lebih lanjut dia mengatakan KPK memanggil dua saksi lain untuk penyidikan kasus DJKA Kemenhub.
Mereka adalah DHK selaku Staf Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, dan NYW selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya periode Maret 2023-Juni 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi NYW merupakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Nurhadi Unggul Wibowo.
Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. (ANT/RHU)
