Alasan KPK Tak Jerat Kakantah Kota Tangerang 'Tardi' dari Tersangka Mafia Tanah BPN: Cuma Gratifikasi

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 tersangka kasus suap penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN. Salah satu pejabat BPN yang kena OTT, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, lolos dari jerat tersangka.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa Tardi tak ditetapkan jadi tersangka karena masuk dalam perkara gratifikasi. Sehingga KPK membutuhkan penyidikan lebih lanjut untuk menjerat perbuatannya sebagai tindak pidana. “Jadi kalau konteks gratifikasi, pemberi gratifikasi nggak bisa dipidana. Itu masuknya ke gratif. Jadi dia nggak masuk tersangka,” ujar Taufik saat konferensi pers, Selasa (15/9/2026) malam.

Taufik menambahkan, tak ditetapkannya Tardi sebagai tersangka bukan berarti perkara dugaan suap itu berhenti. KPK memastikan penyidikan terkait kasus Tardi masih berjalan sehingg jumlah tersangka bisa bertambah. “Tapi kan nanti di penyidikan yang berjalan bisa berubah tuh,” lanjut Taufik.

Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mencokok 19 orang yang delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yakni, Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk mengkondisikan pengajuan SHGB oleh perusahaan. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti elektronik dan uang tunai dengan total sekitar Rp 106,3 miliar. Uang tersebut antara lain terdiri dari Rp 31,86 miliar, USD 2.611.500, SGD 1.974.500, SAR 910, dan RM 981 yang ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah.

Kemudian Rp 896 juta ditemukan di rumah Rizal, Rp 8 juta di rumah Zimamun Ni’am Aulawi, serta Rp 49,5 juta di rumah Sontang. KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. (FAP)