Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Industri Kelapa Sawit Hadapi Lonjakan Kebutuhan 18 Juta Ton CPO, Peremajaan Kebun Rakyat Dipercepat
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi lonjakan kebutuhan sebesar 18 juta ton CPO seiring dengan implementasi kebijakan Biodiesel 50% (B50), mendorong pemerintah untuk mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Dengan kontribusi sekitar 3,5% terhadap PDB nasional dan nilai ekspor mencapai USD32 miliar pada 2025, program ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja, sementara dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus meningkat untuk memperkuat sektor sawit rakyat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui Program Beasiswa Kelapa Sawit dengan target penerima beasiswa meningkat dari 5.000 menjadi 20.000 mahasiswa.
Seorang pekerja industri kelapa sawit. (Foto: Ist)
JAKARTA, AFU.ID — Industri kelapa sawit di Indonesia kembali mendapat penguatan, kali ini melalui akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah Republik Indonesia (RI) mempercepat program itu untuk menjaga ketahanan energi, serta memperkuat industri yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana yang menyasar peningkatan produktivitas kebun rakyat itu semakin strategis karena kebutuhan bahan baku sawit meningkat seiring implementasi kebijakan Biodiesel 50% (B50).
Melansir data Kementerian Perekonomian (Kemenko) Bidang Perekonomian RI, industri kelapa sawit berkontribusi sekitar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sepanjang 2025 kemarin, nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD32 miliar yang setara Rp565 triliun dengan volume 38,84 juta ton atau tumbuh 11,05%. Sementara pada semester I-2026, volume ekspor mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%.
Kemenko Perekonomian RI pun melihat peningkatan produktivitas kebun rakyat sebagai kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan. Apalagi, data kinerja ekspor tersebut menunjukkan besarnya peran sawit terhadap perekonomian nasional dan daerah. “Sektor ini juga menyerap tenaga kerja serta menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto, Kamis (20/8/2026).
Tekanan terhadap kebutuhan bahan baku semakin besar setelah Presiden RI, Prabowo Subianto meluncurkan B50 pada 9 Juli 2026. Harapannya, kebijakan itu dapat meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton sepanjang 2026. Kondisi itu lantas membuat produktivitas kebun rakyat kini menjadi semakin penting untuk menjaga kecukupan pasokan.
Dari sisi pembiayaan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menghimpun pungutan ekspor Rp27,81 triliun hingga akhir Juli 2026. Angka itu meningkat 73,3% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor bahkan mencapai Rp41,22 triliun hingga Desember 2026.
Besarnya dana tersebut memberikan ruang pembiayaan untuk memperkuat sektor sawit rakyat melalui berbagai program. Salah satunya adalah PSR yang telah memperoleh dukungan pemerintah sejak 2017. Dukungan dana kini mencapai Rp60 juta per hektare, meningkat dari Rp30 juta sejak September 2024.
Target Berikutnya: Koperasi Pekebun dan SDM
Lebih lanjut, industri kelapa sawit nasional akan mendapat tambahan dukungan melalui percepatan PSR yang melibatkan BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun. Hingga Juli 2026, realisasi PSR sejak 2017 mencapai 427.441 hektare dengan total dana Rp12,14 triliun. Program itu diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar satu juta orang.
Pada Agustus 2026, pemerintah akan menyalurkan PSR untuk lahan seluas 9.842 hektare dengan nilai dana sekitar Rp590 miliar. Sementara realisasi PSR sepanjang Januari-Agustus 2026 telah mencapai 40.484 hektare dengan dana Rp2,42 triliun. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan bersama lima kelompok, termasuk tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menko Perekonomian RI berharap, keterlibatan KDMP semakin memperkuat kelembagaan pekebun dalam ekosistem sawit rakyat. Yang mana, koperasi didorong menerima program PSR sekaligus sarana dan prasarana pendukung. Dengan begitu, kelembagaan pekebun berkembang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
Airlangga Hartarto berharap, akselerasi PSR dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan memperkuat kemampuan sektor sawit memenuhi kebutuhan bahan baku energi. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk B50 yang meningkat menjadi 18 juta ton membuat produktivitas kebun rakyat semakin menentukan. Jika produktivitas tak mendapat penguatan, maka peningkatan kebutuhan domestik dapat memberikan tekanan terhadap keseimbangan pasokan sawit.
Kemenko Perekonomian RI juga meningkatkan dukungan bagi daerah melalui kenaikan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%. Dana itu meningkat dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun pada 2026. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat manfaat ekonomi sawit bagi daerah penghasil.
Selain memperbaiki kebun, Kemenko Perekonomian RI menyiapkan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui Program Beasiswa Kelapa Sawit. BPDP telah menggandeng 42 perguruan tinggi dari Aceh hingga Papua untuk mendukung pengembangan kapasitas itu. Termasuk mendorong peningkatan penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa. (ADR)
