JAKARTA, AFU.ID — Penghitungan Desil atau angka kesejahteraan disoroti tajam oleh Celios. Ekonom Celios, Media Wahyudi Askar, menilai penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos agar dihentikan sementara.
Pemerintah didesak agar kembali mengecek seluruh data yang saat ini digunakan DTSEN. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin tidak kehilangan bantuan akibat kesalahan pendataan.
Celios menilai pemerintah diminta berani mengakui dan memperbaiki kesalahan data yang selama ini digunakan untuk distribusi bantuan sosial. "Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi," kata Media dalam diskusi, Jumat (11/9/2026).
Media menambahkan, pemerintah sebaiknya menghentikan sementara proses pendataan untuk DTSEN. Hal ini untuk memastikan kembali seluruh data sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Ia menilai, masyarakat yang sebenarnya mampu malah masuk dalam daftar penerima bansos pun pada akhirnya dapat menerima keputusan ketika datanya diperbaiki.
Ia juga menyoroti imbas amburadulnya DTSEN menyebabkan masyarakat miskin justru tidak lagi menerima bantuan karena kesalahan data. Media mengusulkan pemerintah mengambil waktu untuk memeriksa kembali data sebelum kebijakan terus dijalankan. "Untuk yang miskin bagaimana? Yang kemudian tidak menerima bansos lagi," ujarnya. "Menurut hemat saya, hentikan dulu saja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik," imbuhnya menegaskan.
Media mengatakan, persoalan pendataan kemiskinan memang tidak mudah. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, apabila pemerintah menemukan adanya kesalahan dalam data, menurut dia, hal yang paling bijak adalah mengakuinya dan memperbaikinya. "Kalau kita sama-sama mengolah data, if you got it wrong, just admit it. Itu jauh lebih baik," ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan perubahan data kemiskinan. Menurut dia, perbaikan data tidak harus dipaksakan selesai dalam waktu satu atau dua bulan. "Kita saksikan MBG dan KOPDES, terburu-buru, kacau semuanya. Dan kalau ini terburu-buru, kemudian kacau lagi semuanya," kata Media. (FAP)
