JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah didesak bergerak cepat menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai menyusul kenaikan harga Pertamax yang diperkirakan akan menekan konsumsi rumah tangga. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah perlambatan aktivitas ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelas menengah bawah perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan langsung tunai. "Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban kenaikan Pertamax tersebut," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026)
Menurut dia, pemerintah saat ini memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mempercepat penyaluran bantuan. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, integrasi data kependudukan, sektor perbankan, hingga teknologi kecerdasan buatan dinilai dapat membuat distribusi bantuan lebih akurat dan efisien.
Fakhrul menekankan kecepatan penyaluran menjadi faktor krusial. Bantuan sebaiknya diberikan segera setelah penyesuaian harga berlaku agar konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan yang terlalu tajam. Di sisi lain, ia menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax lebih dari 30 persen merupakan langkah berat, namun sulit dihindari mengingat tekanan terhadap kondisi fiskal negara saat ini.
Pemerintah, kata dia, menghadapi tantangan besar berupa kebutuhan menjaga keberlanjutan anggaran negara di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, serta tuntutan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kenaikan harga Pertamax perlu dipahami sebagai bagian dari upaya penyesuaian fiskal yang lebih luas untuk memperkuat kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pengurangan beban subsidi energi. Fakhrul menilai pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program belanja negara agar ruang fiskal yang tercipta dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia secara khusus menyoroti pentingnya penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan sosial tetap tercapai tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Menurut Fakhrul, penyesuaian harga BBM juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi apabila diiringi kebijakan pendukung yang tepat. Berkurangnya tekanan subsidi energi dan meningkatnya disiplin fiskal dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Perbaikan kondisi fiskal tersebut juga diyakini mampu membantu menstabilkan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir berada di bawah tekanan. Ketika pemerintah dinilai mampu mengelola risiko fiskal dan meningkatkan kualitas belanja negara, arus modal berpotensi kembali masuk ke Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya diukur dari efisiensi anggaran. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli yang cukup selama masa transisi. “Pemerintah perlu menunjukkan disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan," tutupnya. (ANT/RAI)
