Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf (Dosen FEB Unhas — Ketua KPPU RI Periode 2015-2018)
JAKARTA, AFU.ID — Perang Timur Tengah (Timteng) antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel hingga memasuki minggu keempat, belum ada tanda-tanda mereda. Intensitasnya bahkan semakin tinggi karena juga menyeret kelompok Houthi, Yaman yang dalam tiga hari terakhir mengumumkan keikutsertaannya membantu Iran dan mulai menembakkan rudal ke Israel.
Hingga saat ini, perang Timteng telah memutus rantai logistik sekitar 20-25% perdagangan minyak dan gas dunia. Penutupan selat Hormuz oleh Iran membuat harga minyak dunia untuk jenis crude oil West Texas Intermediate (WTI) menjadi USD103,38 per barel pada Senin, 30 Maret 2026 (Trading Economics, 2026).
Crude oil WTI naik sekitar 44,14% secara tahunan (year-on-year) dan 78,74% secara year-to-date (YTD) dibandingkan harga Desember 2025. Demikian juga dengan minyak brent menjadi USD112,42 per barel pada Senin, 30 Maret 2026, yaitu naik sekitar 43,91% secara y-o-y dan lebih 76,17% secara y-t-d.
Perang Timteng yang semakin panjang dan meluas akan membuat harga minyak dunia semakin tinggi mendekati harga tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu USD119,02 per barel pada 6 Juni 2022.
Jika perang Timteng berlangsung hingga tiga bulan ke depan, Juni 2026 dan merusak infrastruktur minyak serta gas di teluk Persia, harga minyak dunia berpotensi berada pada kisaran USD120-140 per barel. Sehingga rata-rata harga minyak dunia dalam setahun mencapai sekitar USD90-100 per barel.
Kenaikan harga minyak dunia akibat terputusnya pasokan minyak dari Timteng yang melalui selat Hormuz akan secara langsung berdampak negatif pada perekonomian nasional dan beberapa negara Asia. Negara-negara Asia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak dari teluk Persia melalui Selat Hormuz.
Tiga negara Asia dengan kinerja perekonomian terbaik tahun 2025, yaitu India, Indonesia dan China mengimpor minyak dari Timteng melalui selat Hormuz sekitar 46% untuk India, China 38% dan Indonesia sekitar 20%.
Negara Asia yang paling terdampak penutupan selat Hormuz adalah Filipina dan Jepang yang mengimpor lebih dari 90% kebutuhan minyaknya dari Timteng. Kemudian Korea mengimpor lebih 60% minyak melalui Selat Hormuz.
Kecenderungan tersebut di atas berdampak sangat serius terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Secara khusus, harga BBM non subsidi untuk sektor industri dan kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas.
Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap kenaikan inflasi akibat membengkaknya biaya BBM dan sekaligus biaya logistik untuk industri. Kenaikan biaya BBM dan logistik akan dikompensasi dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
Hingga kuartal pertama 2026, tren inflasi menurun secara global, baik di Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia maupun di negara maju. Namun, besaran inflasi di EMEs dan negara maju lebih besar dari target inflasi masing-masing negara.
Sejalan dengan interim report dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tren inflasi berubah pada kuartal kedua 2026 dengan ekspektasi inflasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi di AS, Euro dan EMEs lebih besar dibandingkan target inflasi masing-masing bank sentral.
Akibatnya, era suku bunga tinggi sejak Covid-19 dan perang Rusia melawan Ukraina belum akan berakhir. Kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat bank sentral EMEs dan negara maju menunda relaksasi suku bunga yang akan mengganggu penyaluran kredit dan menghambat ekspansi sektor riil yang mengerem pertumbuhan ekonomi.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diproyeksi menjadi sekitar 4,8% berdasarkan laporan interim OECD, Maret 2026. Angka ini jauh lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN tahun 2026 sebesar 5,4%.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko fiskal bagi pemerintah di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi subsidi, baik energi maupun non energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat.
Salah satu komponen subsidi yang diperkirakan meningkat signifikan dalam APBN dengan harga minyak rata-rata lebih besar USD90 per barel adalah subsidi BBM, listrik, transportasi khususnya kereta api kelas ekonomi dan subsidi pupuk karena kenaikan bahan baku pupuk yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga produk pertanian.
Selain itu, ketidakpastian perekonomian global meningkatkan risiko bagi perekonomian EMEs termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan negara-negara EMEs memperoleh pembiayaan fiskal melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN).
Risiko fiskal yang meningkat menyebabkan harga SUN EMEs, termasuk Indonesia turun drastis dengan yield atau tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, aliran keluar modal asing dari obligasi pemerintah sangat besar dalam lima tahun terakhir hingga porsi kepemilikan asing menjadi kurang dari 20%.
Artinya, tanpa adanya penundaan program-program strategis pemerintah akan berdampak pada peningkatan rasio defisit fiskal terhadap Gross Domestic Product (GDP), melampaui 3,0% yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Peningkatan rasio defisit fiskal terhadap GDP menjadi sekitar 4,0-4,5% akan membuat persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia semakin tinggi. Hal ini membuat harga SBN turun, sementara yield dan suku bunga naik.
Hal yang paling mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar USD90-100 per barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumahtangga miskin. Dimana, terdapat lebih dari 8,0% kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026).
Porsi pengeluaran energi rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan kelas menengah. Artinya, kenaikan harga BBM akan memperparah tingkat kemiskinan dan berdampak langsung terhadap penambahan jumlah rumah tangga miskin mengingat mayoritas kelas menengah Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan atau nyaris miskin.
Solusinya, jika harga minyak dunia rata-rata setahun lebih besar USD90 per barel maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah efisiensi anggaran pemerintah dengan mengalihkan beberapa pos pengeluaran, termasuk pengeluaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menaikkan subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi, khususnya angkutan kereta api dan bantuan langsung ke masyarakat miskin berupa beras 10 kg per bulan.
Langkah kedua, mempertahankan alokasi pengeluaran seperti sekarang tetapi dengan penambahan pada anggaran subsidi BBM, listrik, pupuk, angkutan dan lainnya tetapi dengan konsekuensi menambah rasio defisit fiskal terhadap GDP dari 2,92% dari GDP tahun 2025 menjadi 4,0-4,5% GDP tahun 2026.
Langkah ketiga, dari sisi kebijakan moneter, bauran kebijakan moneter termasuk perbaikan akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan paling rasional. Di mana dari sisi suku bunga, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki ruang untuk menurunkan BI rate (suku bunga acuan) dengan ekspektasi inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Langkah keempat, berdasarkan framework impossible trinity dalam keuangan internasional, ada baiknya BI memperhitungkan opsi melakukan pembatasan arus modal untuk menjamin kestabilan nilai tukar Rupiah per dolar AS dan memastikan independensi kebijakan moneter. Di mana, dalam beberapa waktu terakhir, rupiah per dolar AS terdepresiasi hingga sekitar Rp17.000 per USD.
Langkah kelima, mempersiapkan langkah emergensi, seperti program-program padat karya cash for work untuk memastikan kelompok masyarakat terbawah mampu mempertahankan konsumsinya. Termasuk melanjutkan program pemberian beras gratis kepada rumah tangga miskin.
Langkah keenam, untuk menjamin keberlangsungan fiskal tanpa mengurangi beban subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya maka langkah pembatasan konsumsi BBM dapat dilakukan oleh pemerintah. Termasuk menggratiskan transportasi umum untuk memberikan insentif agar rumah tangga pindah menggunakan transportasi umum dibanding mobil pribadi.
Langkah ketujuh, koordinasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah melalui refocusing anggaran dalam kondisi emergensi, yaitu harga minyak dunia lebih besar USD90 per barel rata-rata setahun. Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk membantu daya beli masyarakat paling rentan melalui skema bantuan langsung tunai atau skema cash for work.
Langkah kedelapan, sebagai opsi paling terakhir adalah berbagi beban dengan masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah memilih pilihan paling pahit bagi masyarakat untuk menyelamatkan APBN dengan mengurangi subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM, listrik, pupuk, transportasi, dan lainnya. (*)
