JAKARTA, AFU.ID - Narasi konflik Timur Tengah sering terdengar jauh dari Jakarta. Tetapi dalam diskusi panjang di podcast Akbar Faizal Uncensored, analis militer dan pertahanan Connie R. Bakrie justru menaruh tanda tanya besar: apakah Indonesia sedang berdiri di ambang keterlibatan yang lebih dalam dalam konflik global?
Percakapan itu bermula dari benang merah lama—konflik Israel dan Palestina yang kemudian menyeret Iran dan Amerika Serikat. Namun bagi Connie, persoalan yang lebih mengusik justru bukan sekadar geopolitik Timur Tengah. Ia menyoroti konsep yang disebut Board of Peace (BOP), sebuah mekanisme internasional yang disebut-sebut akan melibatkan pasukan dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Yang saya khawatir bukan hanya konflik di sana,” kata Connie dalam diskusi tersebut. “Yang saya takutkan adalah siapa yang menentukan agenda.”
Ia mempertanyakan struktur keputusan dalam skema itu. Jika benar sebuah “board” dibentuk untuk operasi perdamaian, siapakah yang menentukan kapan pasukan bergerak, ke mana operasi diarahkan, dan apakah negara peserta memiliki hak veto untuk menolak operasi tertentu.
Bagi Connie, pertanyaan-pertanyaan itu belum memiliki jawaban yang jelas.
Ia memberi contoh hipotetik yang membuatnya gelisah. Hari ini operasi diarahkan ke Iran, tetapi besok bisa saja bergeser ke wilayah lain seperti Laut Cina Selatan atau bahkan konflik baru yang muncul. Jika mekanisme keputusan tidak transparan, negara yang terlibat bisa saja terseret ke agenda yang tidak pernah mereka rencanakan sejak awal.
Kekhawatiran lain datang dari konsep yang dalam dunia militer dikenal sebagai mission creep—situasi ketika misi yang awalnya bersifat penjaga perdamaian perlahan berubah menjadi operasi militer aktif.
Connie mengingatkan, sejarah operasi militer di banyak tempat menunjukkan pola yang sama. Pasukan dikirim untuk stabilisasi atau peacekeeping, tetapi ketika konflik memanas di lapangan, peran mereka berubah menjadi kombatan.
Dalam skenario yang ia baca, jumlah pasukan yang terlibat bahkan tidak kecil. Sekitar 8.000 personel disebut sebagai tahap awal, dan totalnya bisa mencapai 20.000 tentara Indonesia.
“Kalau sudah di lapangan, tidak ada lagi istilah stabilisasi. Ketika tembakan terjadi, semuanya berubah,” ujarnya.
Di titik itu, pertanyaan yang ia lontarkan menjadi lebih tajam: jika operasi berubah arah, apakah Indonesia memiliki kuasa penuh untuk menarik diri?
Connie juga mengaitkan persoalan ini dengan sejarah diplomasi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa dunia pernah memandang Indonesia sebagai pelopor Gerakan Non-Blok yang digagas oleh Presiden Soekarno, sebuah posisi yang menempatkan Indonesia di luar blok militer besar dunia.
Karena itu, baginya, keputusan strategis semacam ini tidak boleh dianggap ringan.
Ia menutup pandangannya dengan nada emosional. Bagi Connie, Indonesia adalah negara berdaulat dengan sejarah panjang—dari Sriwijaya, Majapahit, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara.
Justru karena sejarah itu, ia merasa Indonesia harus berhati-hati agar tidak sekadar menjadi bagian kecil dari agenda kekuatan besar dunia.
“Indonesia itu negara bermartabat,” ujarnya. “Jangan sampai kita hanya memegang peta yang digambar orang lain.” (bs)
