Pemprov DKI Terbitkan Pergub Tarif RSUD Baru, Pramono Anung Stop Subsidi Bagi Warga Mampu

JAKARTA, AFU.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kebijakan tersebut diterapkan guna menghentikan alokasi subsidi pemerintah kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial. Penyesuaian dilakukan lantaran tarif layanan kesehatan non-BPJS di DKI Jakarta sebelumnya tercatat sebagai yang paling rendah dibanding daerah lain.

Penegasan terkait arah kebijakan baru ini disampaikan Pramono saat ditemui wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Ia menjelaskan bahwa langkah penyesuaian tarif diambil agar alokasi APBD tidak justru terus mengalir untuk mensubsidi warga mampu yang membiayai perawatan secara mandiri. Langkah ini dinilai mendesak mengingat sejumlah RSUD milik DKI kini sudah dilengkapi dengan fasilitas perawatan VIP.

"Prinsipnya yang pertama siapa pun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31, termasuk puskesmas, pembantu puskesmas semuanya gratis," ujar Pramono pada Jumat (4/9/2026).

Pramono juga menjamin kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) tetap dijamin penuh melalui skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Melalui penyesuaian regulasi tarif terbaru ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan efisiensi anggaran belanja daerah agar nilai subsidi dapat dialokasikan lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu fasilitas kesehatan publik tanpa membebani warga kelas bawah. (RHU)