Pemerintah Buka Donasi Gempa NTT, PDIP Soroti Anggaran Bencana

JAKARTA, AFU.ID — Kebijakan pemerintah membuka donasi untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Partai tersebut mempertanyakan kesiapan anggaran negara dalam menangani bencana. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penanganan bencana seharusnya sudah menjadi bagian dari prioritas anggaran pemerintah.

Menurutnya, negara perlu memiliki dana yang cukup untuk merespons bencana tanpa bergantung pada penggalangan dana dari masyarakat. Hasto menyampaikan pandangan itu setelah melepas rumah sakit apung Kapal Laksamana Malahayati menuju NTT di Cilegon, Banten, Kamis malam (20/8/2026). "Ya, seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," kata Hasto.

Menurut Hasto, risiko bencana di Indonesia tidak hanya berasal dari banjir maupun cuaca dengan curah hujan tinggi. Kondisi iklim dan cuaca ekstrem juga dapat memicu kekeringan serta kebakaran di berbagai daerah. "Dan bencana itu ada bencana basah, ada bencana kering. Kita melihat akibat dampak dari Super El Nino ini juga terjadi banyak kebakaran di berbagai wilayah," ujarnya.

Hasto menilai pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Ia mengatakan negara tidak seharusnya baru bergerak setelah masyarakat terdampak bencana. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sistem pencegahan sekaligus anggaran yang memadai agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat.

"Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi," tegasnya. Hasto juga mengaitkan kesiapan menghadapi bencana dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan anggaran negara. Ia menilai kedua aspek tersebut perlu dirancang untuk mengantisipasi tingginya risiko bencana di Indonesia. "Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, harusnya lebih diprioritaskan," pungkasnya.