Jakarta, AFU.ID — Ketua Konferensi Republik Sudirman Said menilai masyarakat sipil perlu mengubah cara menyampaikan kritik terhadap negara. Menurutnya, kritik tidak cukup disampaikan dalam bentuk protes atau keluhan, tetapi harus didukung data, analisis, serta diikuti usulan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pandangan tersebut disampaikan Sudirman dalam diskusi podcast bersama Akbar Faizal saat menjelaskan arah gerakan Konferensi Republik yang baru dibentuk di Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurutnya, forum tersebut sengaja dirancang berbeda dengan berbagai gerakan masyarakat sipil yang selama ini lebih banyak menyuarakan kritik tanpa menghasilkan rumusan kebijakan.
"Kita tidak ingin menjadi sarana ngomel yang lain. Kita ingin betul-betul mencari solusi bagaimana republik ini dikelola dengan lebih baik ke depan," kata Sudirman. Setiap peserta Konferensi Republik diwajibkan menyusun kertas kerja sebelum mengikuti pembahasan. Dokumen tersebut kemudian didiskusikan bersama untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disebut sebagai living document.
Menurutnya, mekanisme tersebut bertujuan agar setiap kritik yang disampaikan memiliki landasan akademik dan tidak sekadar didorong oleh kepentingan politik sesaat. "Setiap orang yang hadir menyiapkan kertas kerja. Dari situ kita rumuskan menjadi platform bersama yang terus berkembang," ujarnya.
Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif karena disusun berdasarkan kajian, pengalaman, dan data yang dihimpun dari berbagai kalangan. Ia mengatakan kritik yang dibangun Konferensi Republik tidak dimaksudkan untuk memperuncing polarisasi politik. Sebaliknya, setiap masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun lembaga negara dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif.
Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi, tidak hanya dengan mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga dengan menghadirkan alternatif pemecahan masalah yang realistis. Karena itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji secara akademik.
Itu menjadi upaya membangun budaya diskusi publik yang lebih sehat. Kritik, kata Sudirman, seharusnya tidak berhenti pada penilaian bahwa suatu kebijakan salah, melainkan menjelaskan letak persoalan, dampaknya terhadap masyarakat, serta pilihan kebijakan yang lebih baik. Dia berharap tradisi menyampaikan kritik yang berbasis bukti dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap peran masyarakat sipil. Menurutnya, organisasi masyarakat akan lebih didengar apabila mampu menunjukkan argumentasi yang disusun melalui penelitian, pengalaman lapangan, dan analisis yang komprehensif.
"Kalau kita ingin didengar, maka yang kita bawa bukan sekadar kemarahan atau kekecewaan, tetapi data, analisis, dan solusi. Dengan begitu, kritik menjadi bagian dari proses memperbaiki republik, bukan sekadar menjadi suara protes," ujarnya.
Sudirman juga menegaskan Konferensi Republik tidak dibentuk untuk menjadi organisasi oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat sipil harus tetap menjaga independensi, namun pada saat yang sama membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, partai politik, birokrasi, TNI, Polri, akademisi, hingga dunia usaha.
Baginya, kritik yang efektif bukanlah kritik yang bertujuan mempermalukan pemerintah, melainkan kritik yang dapat membantu memperbaiki kualitas kebijakan publik. Karena itu, ia menilai komunikasi dengan seluruh unsur bangsa tetap diperlukan agar gagasan yang lahir dari masyarakat sipil tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat.
Dalam kesempatan itu, Sudirman mengatakan tantangan demokrasi Indonesia saat ini bukan hanya soal perbedaan pandangan politik, tetapi juga menurunnya kualitas perdebatan publik. Karena itu, ia berharap masyarakat sipil kembali membangun tradisi menyampaikan kritik yang didasarkan pada riset, argumentasi, dan bukti empiris sehingga mampu menjadi mitra strategis negara dalam memperkuat demokrasi.
"Yang ingin kita bangun adalah tradisi memberi kritik sekaligus menawarkan solusi. Dengan begitu masyarakat sipil tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola republik," kata Sudirman. (EER)
