Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

AFU.ID - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menegaskan pentingnya penerapan kurikulum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai demokrasi di lembaga pendidikan kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan personel Polri yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan semangat "Tribrata".

Dede menyebut bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran vital sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas SDM Polri. Menurutnya, visi Polri yang Presisi tidak akan tercapai tanpa transformasi di sektor pendidikan.

"Yakni melalui sistem pelatihan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menghasilkan output yang berintegritas, profesional, dan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi," ujar Dede saat rapat kerja bersama Lemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Ia menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut harus nyata dalam perilaku anggota, terutama saat menghadapi kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Dede mencontohkan polemik penanganan kasus di Polres Sleman sebagai salah satu alasan perlunya penekanan etika bagi anggota di lapangan.

"Kapolres yang kemarin kita sempat undang ya, Kapolres Sleman, bahwa ada masyarakat (terjerat kasus) karena membela untuk dirinya, membela diri. Hal itu mungkin penekanan-penekanan kepada anggota Polri ke depan," tambahnya.

Selain menyoroti kurikulum, Komisi III DPR RI juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap rencana kerja Lemdiklat selama setahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup program prioritas serta kebutuhan yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, manajerial, akademis, maupun vokasi.

Langkah ini diambil guna memastikan sistem pendidikan yang dibangun mampu menghasilkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan publik saat ini.